Ciputra Development Optimistis Prospek Bisnis Properti pada Tahun Pemilu

Liputan6.com, Jakarta - PT Ciputra Development Tbk (CTRA) mencermati bisnis properti tak akan terganggu meski ada momentum tahun pemilu 2024.

Direktur Ciputra Development Harun Hajadi menuturkan, tahun pemilu tidak ada gangguan pada pasar yang signifikan yang mengganggu perkembangan bisnis properti CTRA.

"Kecuali jika rusuh, pandemi atau lainnya yang membuat rasa aman berkurang. Property adalah big ticket items, jadi rasa aman sangat menjadi faktor," kata Harun kepada Liputan6.com, ditulis Selasa (26/12/2023). 

Sementara itu, dengan adanya stimulus yang diberikan pemerintah berupa insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk hunian hingga harga Rp 5 miliar akan membantu penjualan CTRA. Alhasil, pembeli rumah di bawah Rp 5 miliar tak perlu membayar PPN. 

"PPN DTP tentu membantu penjualan, terutama untuk penjualan stok dan unit-unit yang diserah terimakan dalam batas waktu yang ditentukan oleh PMK nya," kata dia. 

Hingga kini, ia melanjutkan, CTRA telah memiliki sejumlah proyek besar yang terletak di Jabodetabek, Surabaya, Medan, dan Makassad. Akan tetapi di masing-masing kota terdapat lebih dari satu proyek.

Misalnya di Jabodetabek ada CitraRaya Tangerang, CitraGarden Jakarta,  CitraGran Cibubur, CitraLand Cibubur, CitraIndah City Jonggol, CitraGarden Serpong, CitraCity Sentul. Kemudian, di Surabaya ada CitraLand Surabaya, CitraLand Kedamean, CitraGarden Sidoarjo, CitraHarmoni Sidoarjo dan lainnya. 

Melihat banyaknya proyek yang dikerjakan, Ciputra Development pun optimistis raihan prapenjualan hingga akhir 2023 bisa melebihi target. Sebagaimana diketahui, CTRA menargetkan prapenjualan sekitar Rp 9,8 triliun hingga akhir 2023

"Nanti setelah Desember sekalian ya, yang pasti target CTRA terlewatkan," kata dia. 

Sayangnya, ia belum bisa membeberkan target-target yang akan dikejar pada 2024. Ini mengingat, target tersebut baru akan disahkan pada Maret tahun depan.

Ciputra Development berhasil membukukan pendapatan neto sebesar Rp 6,58 triliun hingga kuartal III 2023. Pada periode tersebut, CTRA mencetak laba bersih sebesar Rp 1,18 triliun. 

Sebelumnya diberitakan, Pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN mengeluarkan aturan untuk mempermudah warga negara asing (WNA) memiliki aset atau rumah tinggal di Indonesia, syaratnya hanya membutuhkan paspor. Lantas, bagaimana dampaknya terhadap emiten properti? 

Direktur Independen PT Ciputra Development Tbk (CTRA) Tulus Santoso menuturkan, kebijakan pemerintah yang mempermudah WNA memiliki aset properti di Indonesia menjadi angin segar bagi CTRA karena dapat menciptakan ceruk pasar baru pada masa mendatang. Dalam hal ini, segmen konsumen  Ciputra Development akan bertambah, sehingga peluang peningkatan kinerja emiten tersebut menjadi lebih terbuka.

Tulus optimistis permintaan properti dari konsumen WNA akan tumbuh seiring kebijakan terbaru dari pemerintah. "Mestinya pertumbuhan akan positif, karena properti masih menjadi tren investasi unggulan secara global," ujar dia saat dihubungi Liputan6.com, Sabtu (5/8/2023).

Untuk saat ini, belum ada konsumen WNA yang memiliki aset properti pada proyek-proyek milik CTRA. Manajemen Perseroan pun merasa perlu beberapa waktu lagi untuk mensosialisasikan portofolio properti perusahaan ini kepada para calon konsumen WNA. 

Sementara itu, Direktur PT Intiland Development Tbk (DILD) Archied Noto Pradono menyambut positif upaya pemerintah yang memungkinkan WNA untuk memiliki aset hunian properti hanya dengan bermodalkan paspor. Kebijakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan minat pembeli asing yang selama ini masih minim. Sampai saat ini, jumlah WNA yang menjadi penghuni aset-aset properti Intiland Development tergolong sedikit.

"Harapannya jumlah WNA yang beli properti kami bisa bertambah. Selama ini kendalanya ada pada kejelasan aspek legal," ungkap dia.

Pihak Intiland yakin pada sisa tahun ini tren pertumbuhan penjualan properti berada dalam jalur yang positif seiring stabilnya perekonomian nasional.

Sebelumnya, Pemerintah telah mengeluarkan aturan untuk mempermudah warga negara asing (WNA) untuk memiliki aset atau rumah tinggal di Indonesia. Kini, syaratnya hanya membutuhkan paspor sebagai bukti sah identitas WNA.

Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN Suyus Windayana menerangkan, aturan itu merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. Disini, syaratnya WNA cukup memiliki dokumen keimigrasian untuk bisa membeli aset di dalam negeri.

 "Sehingga dengan ketentuan ini, cukup paspor atau Visa orang asing dapat memiliki properti di Indonesia," kata dia dalam Sosialisasi Regulssi Kepemilikan Hunian untuk Orang Asing, di Hotel Sheraton, Jakarta, Kamis (3/8/2023).

Suyus mengatakan, aturan beli rumah ini berbeda dengan sebelumnya. Yakni, WNA perlu lebih dulu memiliki Kartu Indentitas Tingal Sementara (KITAS) atau Kartu Identitas Tinggal Tetap (KITAP).

"Jadi ini agak berbeda dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya kita meminta KITAS dan KITAP juga, jadi sekarang untuk kepemilikan orangg asing cukup (paspor atau visa), KITAS dan KITAP-nya nanti diberikan setelah orang asing tersebut mendapatkan atau membeli properti yang ada di Indonesia, jadi ini posisinya dibalik," jelasnya.

Sudah DisetujuiDia menegaskan, aturan ini sudah disetujui oleh Direktorat Jenderal Keimigrasian Kemenkumham. Artinya, ada syarat yang lebih mudah untuk WNA memiliki aset di Indonesia.

Aturan tersebut juga mempermudah WNA untuk memiliki aset rumah susun. Kali ini, orang asing bisa punya rusun yang berdiri diatas tanah dengan Hak Guna Bangunan (HGB). Padahal sebelumnya, yang boleh dibeli hanya yang memiliki izin hak pakai.

"Pengaturan sebelumnya orang asing hanya dapat memiliki rumah susun diatas hak pakai, hal ini tentunya jadi ditunggu oleh para pegiat properti karena pada ununnya rusun dibangun (di atas) tanah HGB," paparnya.

Diberitakan sebelumnya, Gubernur Bali Wayan Koster mengungkap banyak warga negara asing (WNA) yang sengaja menikahi warga lokal untuk menguasai aset di Bali.

"Pemanfaatan penduduk lokal Bali oleh warga negara asing semakin meningkat, untuk kepentingan penguasaan aset yang berimplikasi kepada ancaman semakin tingginya ahli fungsi dan kepemilikan lahan serta terjadinya degradasi moral masyarakat," kata Koster saat memberikan jawaban pandangan umum terhadap fraksi pada raperda tentang haluan pembangunan Bali masa depan di sidang paripurna ke-23 di Kantor DPRD, Provinsi Bali yang berlangsung pada Rabu, (28/6/2023).

Wayan mengatakan modus penguasaan aset di Bali seperti ini harus segera ditangani serius. Sebab akan membahayakan Bali di masa depan.

"Saya perlu mengingatkan ini dan kita harus mengurus ini dengan serius, penduduk lokal Bali ini dimanfaatkan oleh warga negara asing (dengan cara) kawin. Untuk mempermudah pengalihan kepentingannya, yaitu penguasaan aset dan ini berbahaya buat Bali di masa yang akan datang," ujarnya.

"(WNA) kawin sebentar cerai, kawin sebentar cerai, akhirnya kita akan menghadapi masalah besar ke depannya. Tanahnya sudah dimiliki jadinya (oleh WNA)," ujarnya.