Nikita Mirzani Minta KPK Tak Lemah Hadapi Dito Mahendra dan Jangan Mudah Percaya Polresta Serang

Liputan6.com, Jakarta Perseteruan Nikita Mirzani dengan Dito Mahendra belum usai. Jumat (3/2/2023), ia mengunggah cuplikan video liputan salah satu stasiun televisi swasta di akun Instagram terverifikasi.

Bersama unggahan ini, Nikita Mirzani mengimbau KPK tidak lemah menghadapi Dito Mahendra yang tiga kali mangkir dari panggilan sebagai saksi dugaan tindak pidana pencucian uang bekas sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi.

“Jangan lemah kpk @official.kpk. Semoga bisa hadirkan dito mahendra yang banyak nyusahin orang termasuk saya disusahin juga. Bisa dijemput paksa kalau senin tanggal 6 enggak dateng juga,” tulis Nikita Mirzani untuk KPK.

Bintang film Nenek Gayung memastikan akan terus memantau perkembangan kasus Dito Mahendra. Setelahnya, Nikita Mirzani mengimbau KPK jangan gampang percaya pada Polresta Serang.

“Satu lagi pak. Jangan gampang percaya sama @polresta.serang.kota apalagi kasat namanya david diduga dia bohong pak yang sudah meminta keterangan dito yang badannya gempal itu pak,” ocehnya.

Nikita Mirzani mengklaim pesan ini dibuat bukan tanpa alasan. Ia lantas terkenang momen saat ditahan Polresta Serang Kota atas dugaan pencemaran nama baik dan pelanggaran Undang-undang ITE, tahun lalu.

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

“Soalnya setahu saya waktu saya dipanggil ke Polres Serang Kota aja wartawan dikasih tahu semua pak. Tiba-tiba di Polres udah rame wartawan pada datang dari Jakarta,” Nikita Mirzani menyambung.

Tampaknya, sakit hati pelantun “Nikita Gang” sudah sampai di ubun-ubun. Masih segar dalam ingatan, ia difoto-foto sebagai calon pesakitan sebelum dijebloskan ke Rutan Kelas 2B Serang.

“Terus saya dipoto-foto pak. Lah ini masa Dito sih gempal datang ke Polres Serang anyep saja enggak ada yang tahu,” seloroh bintang sinetron Jodoh Wasiat Bapak tak habis pikir.

Di kolom komentar, Fitri Salhuteru mengingatkan, aksi mangkir Dito Mahendra jika tak ditindak KPK bisa menginspirasi koruptor lain melakukan tindakan serupa. Karenanya, KPK diminta adil dan tegas.