Risma Minta Maaf soal Insiden Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya

Surabaya - Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini (Risma) meminta maaf atas insiden di asrama mahasiswa Papua di Jalan Kalasan, Surabaya sehingga memicu kerusuhan yang terjadi Manokwari, Papua Barat pada Senin, (19/8/2019).

Risma mengajak seluruh pihak untuk saling menjaga kedamaian dan tidak terpancing emosi. "Mari sekali lagi kita jaga, kita akan rugi semua. Sayang sekali selama ini kita sudah bangun dengan susah payah, kemudian hancur begitu saja hanya karena emosi kita. Saya pikir itu tidak perlu saya. Kalau memang itu ada kesalahan di kami di Surabaya, saya mohon maaf. Tapi itu tidak benar kalau kami dengan sengaja mengusir, tidak ada itu,” ujar Risma, melansir suarasurabaya.net, Senin pekan ini.

Dia juga menyayangkan ada aksi di Manokwari sebagai bentuk balas dendam atas isu pengusiran mahasiswa asal Papua di Malang dan Surabaya. Ia juga menegaskan kalau tidak ada upaya pengusiran di asrama mahasiswa di Surabaya.

"Kalau ada anak Papua diusir di Surabaya, itu tidak betul. Kabag Humas saya dari Papua. Dia ada di bawah. Itu dari Papua. Dan beberapa camat dan pejabat di Surabaya juga dari Papua. Jadi pengusiran itu tidak betul," ujar dia.

Risma mengungkapkan, dirinya diangkat oleh warga Papua yang ada di Surabaya sebagai Mama Papua. "Maka dari itu, sekali lagi saya berharap saudara-saudara saya, keluarga-keluarga saya, mama papa saya, para pendeta di Papua, sekali lagi tidak ada kejadian apa pun di Surabaya," kata dia.

Risma menjelaskan, yang terjadi kemarin adalah penurunan Bendera Merah Putih pada momentum perayaan HUT Kemerdekaan RI, di asrama mahasiswa asal Papua. Lalu, ada organisasi masyarakat yang meminta Kepolisian untuk melakukan tindakan atas hal itu.

"Tapi tidak benar kalau ada pengusiran itu. Kalau itu terjadi, tentu pejabat saya asal Papua yang diusir duluan. Tapi pejabat saya tetap bekerja. Seluruh mahasiswa asal Papua juga masih berlangsung dengan normal. Dan boleh dicek, selama ini kami di kegiatan apa pun melibatkan mahasiswa asal Papua yang ada di Surabaya. Jadi tak ada pengusiran itu," ujar dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini

Sebelumnya, Ikatan Keluarga Besar Papua Surabaya (IKBPS) menegaskan, berita pengusiran warga Papua di Surabaya, hoaks.

Ketua IKBPS, Pieter Frans Rumaseb menuturkan, sejauh ini tidak ada tindakan diskriminasi atau pengusiran dari aparat dan Pemkot Surabaya.

Kondisi masyarakat dan mahasiswa Papua di Surabaya, ia menegaskan baik-baik saja.

Termasuk mahasiswa yang tinggal di Asrama Mahasiswa Papua (AMP) di Jalan Kalasan Surabaya. Ia berharap, warga Papua tidak terpancing berita hoaks dan tetap tenang.

"Saya dengan beberapa senior Papua yang berada di Surabaya, kami menyampaikan, informasi yang berkembang di media, terkait ada pengusiran dan lain sebagainya itu hoaks. Kami di Surabaya baik, mahasiswa hidup kondusif dan tidak ada apa-apa, artinya informasi itu tidak benar,” ujar dia.

"Perlu diketahui bahwa jumlah kami Papua yang ada di Surabaya baik mahasiswa maupun masyarakat, ada sekitar 1.000. Itu untuk mahasiswa 27 korwil yang tersebar timur sampai barat. Kami semua baik-baik saja," ujar dia.

Ia menuturkan, puluhan mahasiswa yang sempat dibawa ke kantor polisi hanya untuk dimintai keterangan. Ini terkait temuan dugaan pembuangan bendera merah putih. Kemudian, para mahasiswa itu dipulangkan dengan baik.

Ia memastikan, tidak ada kekerasan yang terjadi. Untuk kasus dugaan perusakan dan pembuangan bendera itu, Pieter menyerahkan sepenuhnya kepada pihak polisi.

“Terkait dengan bendera itu kita serahkan kepolisian untuk melakukan proses, khususnya untuk mencari siapa pelakunya. Kami berharap semua yang ada di Papua, tidak usah khawatir yang berlebihan. Kami di sini tidak ada masalah. Kita sama-sama anak kandung ibu pertiwi. Surabaya juga bagian dari republic ini. Kita bersaudara,” ujar dia.

Hal itu termasuk juga soal ada kalimat-kalimat rasisme. Pieter menyerahkan, hal itu ke pihak kepolisian untuk menindaklanjutinya. Intinya, berita yang menyebar luas di media sosial terkait pengusiran, kekerasan hingga menyebabkan korban jiwa, dipastikan hoaks. 

"Kalau kata-kata itu, kami serahkan semua kepada kepolisian yang akan memproses itu. Kami berharap keluarga saudara yang ada di Papua, jangan cepat terprovokasi dengan informasi yang muncul di media sosial," tegas dia.