Dosen Unair: Pemerintahan Kedua Jokowi Jadi Fondasi Awal Visi Indonesia Emas 2045

Liputan6.com, Surabaya - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin resmi dilantik pada Minggu, 20 Oktober 2019. Pada periode kedua pemerintahan Jokowi, ia menekankan visi Indonesia Emas 2045.

Dosen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Fahrul Muzaqqi menuturkan, kepemimpinan Jokowi setelah dilantik menjadi fondasi awal menuju cita-cita Indonesia Emas 2045. Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi kekuatan utama. Penguatan SDM menjadi fondasi pembangunan jangka panjang menuju keemasan Indonesia pada 2045.

"Jika sebelumnya hanya fokus pada pembangunan infrastruktur, sekarang manusia harus memanfaatkan infrastruktur tersebut," ujar dia, ditulis Senin (21/10/2019).

Selain itu, bonus demografi yang akan dihadapi Indonesia enjadi tantangan pemerintahan Jokowi-Maruf untuk menentukan pembangunan berkelanjutan, terutama masalah pendidikan. Pendidikan menjadi salah satu cara yang dapat dilakukan untuk pembangunan berkelanjutan.

Pembiayaan terhadap pendidikan dengan memberikan beasiswa akan menghasilkan setidaknya tenaga manusia yang kompeten di bidangnya.  Selain itu, kesadaran warga dalam bernegara juga harus selalu ditingkatkan. Indonesia yang multikultur secara tidak langsung menjadi alat pemersatu untuk kehidupan bernegara yang lebih baik. 

Terkait keputusan sosok yang mengisi menteri, Ia menilai hal tersebut menjadi hak prerogative presiden. Jokowi memilik hak menentukan siapa yang layak dalam mengisi jabatan menteri selama lima tahun ke depa. Akan tetapi, pengaruh partai juga tidak bisa diabaikan.

"Satu sisi perpolitikan Indonesia adalah multipartai yang juga salah satunya tidak bisa dilepaskan terutama partai koalisianya," ungkapnya. 

Hal itulah yang menjadi tantangan presiden Joko Widodo (Jokowi). Presiden harus menyikapi secara proporsional dan mampu menentukan siapa yang layak menduduki kursi menteri dalam lima tahun mendatang.

Fahrul, sapaan karibnya, juga memberikan pendapat bahwa presiden Joko Widodo untuk selalu mencermati kebutuhan visi dan misinya. Visi dan misi tersebut akan terjawab salah satunya siapa yang  layak mengisi kursi menteri. 

*** Dapatkan pulsa gratis senilai jutaan rupiah dengan download aplikasi terbaru Liputan6.com mulai 11-31 Oktober 2019 di tautan ini untuk Android dan di sini untuk iOS

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini

Sebelumnya, Kadin Surabaya menilai, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong inovasi sebagai budaya merupakan hal tepat. Dengan inovasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya saing bisnis dan kemudahan berbisnis di Indonesia.

Ketua Kadin Surabaya, Ali Efendi menuturkan, pihaknya sebagai pengusaha mendukung penuh program pemerintah lima tahun ke depan. Hal itu termasuk mendorong inovasi sehingga membuat daya saing dan kemudahan berbisnis Indonesia menjadi lebih kompetitif.

Untuk meningkatkan daya saing tersebut, Ali mengakui tepat yang disampaikan Jokowi untuk menyederhanakan birokrasi dan memastikan program dapat dirasakan masyarakat.

Selain itu, Ali menilai, pemerintah juga mesti mengimbangi dengan kebijakan tepat pula untuk mampu mengatasi tantangan sehingga membuat Indonesia maju. Apalagi Indonesia akan hadapi sejumlah tantangan ke depan mulai dari resesi ekonomi global, perubahan teknologi yang sangat cepat dan bonus demografi. Oleh karena itu perlu inovasi dan kebijakan tepat, sehingga sektor ekonomi dapat menangkap peluang yang ada.

"Seperti yang disampaikan pak Jokowi, inovasi itu budaya dan bukan hanya sebatas ilmu saja," kata Ali saat dihubungi Liputan6.com, Minggu (20/10/2019).

Selain itu, di pemerintahan baru Jokowi-Ma’ruf Amin ini, Ali mengharapkan Surabaya juga dapat menjadi hub untuk pemerataan pembangunan Indonesia Timur.”Pembangunan bukan infrastruktur tetapi juga pariwisata dan sumber daya manusianya,” ujar dia.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pidato pertama di depan sidang Paripurna MPR dalam rangka pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia pada Minggu, 20 Oktober 2019.

Dalam pidato tersebut, Jokowi menyebutkan dalam dunia yang penuh risiko, yang sangat dinamis, dan yang kompetitif, kita harus mengembangkan cara-cara baru, nilai-nilai baru. Jangan sampai kita terjebak dalam rutinitas yang monoton. Harusnya inovasi bukan hanya pengetahuan. Inovasi adalah budaya.

Selain itu, Jokowi menyampaikan mengenai lima prioritas dalam lima tahun ke depan. Pertama, pembangunan SDM yang akan menjadi prioritas utama dengan membangun SDM yang pekerja keras, yang dinamis. Membangun SDM yang terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.

Mengundang talenta-talenta global bekerja sama dengan kita. Itu pun tidak bisa diraih dengan cara-cara lama, cara-cara baru harus dikembangkan. Kita perlu endowment fund yang besar untuk manajemen SDM kita. Kerja sama dengan industri juga penting dioptimalkan. Dan juga penggunaan teknologi yang mempermudah jangkauan ke seluruh pelosok negeri.

Kedua, pembangunan infrastruktur akan kita lanjutkan. Infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan distribusi yang mempermudah akses ke kawasan wisata yang mendongkrak lapangan kerja baru yang mengakselarasi nilai tambah perekonomian rakyat.

Ketiga, segala bentuk kendala regulasi harus disederhanakan, harus kita potong, harus kita pangkas. Keempat, penyederhanaan birokrasi harus terus kita lakukan besar-besaran. Investasi untuk penciptaan lapangan kerja harus diprioritaskan. Prosedur yang panjang harus dipotong. Birokrasi yang panjang harus kita pangkas. Kelima, transformasi ekonomi. Kita harus bertransformasi dari ketergantungan pada sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.