Pemerintah Kabupaten Ciamis mengungkap lebih dari 11 ribu Kartu Indonesia Sehat (KIS) bermasalah, bahkan tidak aktif. Seiring terungkapnya kasus kepemilikan Kartu Indonesia Sehat (KIS), petugas dan Pemkab Ciamis mendatangi warga pemegang kartu bermasalah. Mereka juga menghimpun data dan informasi dari masyarakat, termasuk menjelaskan kasus yang menimpa warga. Selain itu, petugas berjanji untuk segera mengurus kembali kartu KIS tersebut agar bisa aktif dan dapat digunakan.

"Data-data yang dulu yang tidak diberlakukan, akan kita coba dimasukkan ke dalam KIS Waluya melalui kas APBD. Dengan syarat didata kembali oleh kelurahan dan desa, setelah itu baru diadakan musyawarah di tingkat desa dan kelurahan dengan lembaga untuk diajukan kembali," kata Kepala Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LTPKD) Kabupaten Ciamis, Ade Supriadi, seperti ditayangkan Liputan 6 Siang SCTV, Rabu (3/8/2016). Dari catatan Pemkab Ciamis terkait kasus KIS yang tidak aktif ini terdapat 11.978 KIS bermasalah dari total jumlah penerima, sebanyak lebih dari 446 ribu warga miskin. Hal ini diduga karena data yang diperoleh Kemensos tidak valid.

Ratusan pegawai honorer kategori 2 dari Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, bersiap-siap di Stadion Galuh, Ciamis, Rabu dinihari tadi. Mereka menyiapkan semua perlengkapan aksi unjuk rasa, yang akan dilakukan bersama teman-teman senasib di Ibu Kota Jakarta. Seperti ditayangkan Liputan 6 Siang SCTV, Rabu (10/2/2016), para demonstran hanya mempunyai satu tuntutan yakni agar diangkat jadi pegawai negeri sipil (PNS). Honorer kategori dua sudah mengabdi lebih dari 15 tahun. Ribuan tenaga honorer berunjuk rasa hingga malam hari di depan gerbang DPR/MPR Senayan Jakarta, Selasa 15 September 2015 lalu. Desakan itu pun membuahkan hasil. Dalam rapat Komisi II DPR dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, ada solusi yang dituangkan dalam bentuk janji-janji.