Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Djan Faridz mendukung bakal pasangan calon petahana Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dan Djarot Saiful Hidayat di Pilkada DKI Jakarta 2017. Dukungan itu rupanya tidak bulat diterima para petinggi di partai berlambang Kabah itu. Namun, Abraham Lunggana atau akrab disapa Haji Lulung yang berada di PPP kubu Djan Faridz menolak memberi dukungan pada Ahok. Lulung, yang kerap berseteru dengan Ahok itu, bahkan sempat menyatakan siap hengkang dari PPP jika dirinya dipaksa untuk mematuhi keputusan tersebut. Menanggapi keinginan Lulung, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengaku partainya siap menampung Lulung bila dia mundur dari PPP. "Ya saya tidak mau berspekulasi. Saya kira dia di PPP sudah bagus tapi kalau mau masuk Gerindra ya tidak ada masalah," kata Fadli di ruang kerjanya di Gedung Nusantara 3 DPR RI, Jakarta, Senin (10/10/2016).

Bakal calon gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membantah adanya kontrak politik antara dirinya dengan Gerindra dan PKS yang berisi larangan maju sebagai calon presiden di Pemilu 2019. "Waduh, enggak ada. Sama sekali tidak ada pembicaraan itu. Ini masalah Gubernur DKI, bukan presiden," ucap Anies di Jakarta, Rabu 28 September 2016. Anies menegaskan, pembicaraan di Rumah Kertanegara saat penentuan bakal calon gubernur dan wakil gubernur tak pernah menyinggung soal pemilihan presiden. "Semua yang diomongin (di Kertanegara), ya Jakarta saja. Enggak ada yang lainnya," tegas Anies. Partai Gerindra mengakui adanya kontrak politik dengan Anies Baswedan. "Sebenarnya bukan kontrak politik, tapi lebih tepat disebut perjanjian politik. Di mana isinya jika terpilih menjadi Gubernur DKI, harus menyelesaikan pekerjaannya untuk kesejahteraan masyarakat," ucap Ketua DPD Gerindra DKI Mohamad Taufik.