:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/3994130/original/026643800_1649835108-003489300_1649759660-Banner_Infografis_Momentum_Pengesahan_RUU_Tindak_Pidana_Kekerasan_Seksual.jpg)
DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) menjadi UU dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Selasa (12/4/2022).
3 Hal Aturan Pokok Penanganan Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual
Di dalam UU TPKS ini ada tiga hal aturan pokok penanganan kasus tindak pidana kekerasan seksual. Pertama adalah pemberian dana bantuan kepada korban, dana tersebut digunakan untuk membiayai pemulihan kondisi psikis dan fisik korban dari dampak kekerasan seksual yang menimpanya. Kedua, aturan mengenai tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik. Dimana para pelaku pengambilan gambar dan tangkapan layar tanpa hak serta penyebarluasannya akan diancam pidana penjara dan denda. Ketiga, perlindungan dan penanganan khusus bagi difabel yang menjadi korban kekerasan seksual.
9 Jenis Kekerasan Seksual
Adapun berdasarkan UU TPKS Pasal 4 ayat 1 menyebutkan sembilan jenis kekerasan seksual, meliputi:
Pelecehan seksual fisik;
Pelecehan seksual non-fisik;
Pelecehan seksual berbasis elektronik;
Penyiksaan seksual;
Pemaksaan kontrasepsi;
Pemaksaan sterilisasi;
Eksploitasi seksual;
Pemaksaan perkawinan; dan
Perbudakan seksual.
Kekerasan Seksual Lainnya
Kemudian pada Pasal 4 ayat 2 mengatur mengenai kekerasan seksual lainnya, meliputi:
Perkosaan
Perbuatan cabul
Persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak;
Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban;
Pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
Pemaksaan pelacuran;
Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana kekerasan seksual;
Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
Alasan Dibagi Menjadi 2 Kelompok
Adapun alasan mengapa jenis kekerasan seksual dibagi menjadi 2 kelompok karena menurut Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU TPKS, Willy Aditya bahwa pembagian tersebut dilakukan karena pengaturan sanksi pidana tidak sepenuhnya diatur dalam RUU TPKS, contohnya pemerkosaan yang sudah diatur dalam revisi KUHP dan UU Kesehatan, hal ini bertujuan untuk mencegah overlapping.
Â

Berita Terbaru
Gelar Pensi hingga Undang Dewa 19 di Tengah Efisiensi Anggaran, Menteri Ara Buka Suara
Apa Tujuan Pacaran: Memahami Makna dan Manfaat Hubungan Romantis
Nikmat dan Menyehatkan, Ini 5 Resep Minuman Hangat untuk Redakan Asam Urat
Guru TK di Jerman Tanggapi Menteri Bahlil yang Pertanyakan Nasionalisme WNI yang Pindah ke Luar Negeri
Tidur Nyenyak dan Cepat Terlelap, Ikuti Tips Ampuh yang Terbukti Efektif
Menko Airlangga: Indonesia Jajaki Pasar Ekspor Baru Selain AS
Ustadz Adi Hidayat Bagikan Cara Ampuh Redakan Amarah, Cukup Lakukan Hal Ini
iPhone 16 vs iPhone 16e: Perbandingan Lengkap Harga, Spesifikasi & Fitur
Review Film Cleaner Dibintangi Daisy Ridley: Tanpa Romansa yang Mengganggu, Sat-set Hingga Babak Akhir
Saksikan Sinetron Luka Cinta Episode Kamis 20 Februari Pukul 21.30 WIB di SCTV, Simak Sinopsisnya
Beda Gerak Saham Indomaret dan Alfamart
Resep Klepon Tepung Ketan: Panduan Lengkap Membuat Jajanan Tradisional yang Lezat