Ada Badan Siber Nasional, Situs Pemerintah Diharapkan Lebih Aman

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah akhirnya resmi mendirikan Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN) melalui Perpres No. 53 Tahun 2017. Perpres tersebut juga menyebutkan BSSN harus sudah berjalan empat bulan ke depan.

BSSN yang berdiri dari gabungan dua lembaga, yakni Lembaga Sandi Negara dan Ditjen Aplikasi dan Informatika (Aptika) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) ini diharapkan bisa mengurangi serangan siber yang kian masif ke situs milik instansi pemerintah.

Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara dalam keterangan resminya mengatakan, salah satu hal yang menjadi alasan BSSN ditandatangani adalah peristiwa serangan ransomware WannaCry beberapa saat lalu.

Sebagaimana diketahui, serangan WannaCry memang menimbulkan kekhawatiran pengguna internet. Apalagi, kabarnya WannaCry sempat menginfeksi sistem komputer di beberapa instansi di Indonesia.

Pakar keamanan siber, Pratama Persadha menjelaskan, BSSN memang sudah sepatutnya dibentuk. Meski terlambat dibandingkan negara lain, hikmah dari serangan WannaCry membuat pemerintah membentuk BSSN yang sebenarnya sudah digodok bertahun-tahun lalu.

“Kita apresiasi pembentukan BSSN. Selain karena serangan ransomware WannaCry, saya yakin pemerintah berhitung dengan tren hacktivist saat ini. Beberapa kejadian di awal sampai pertengahan tahun membuktikan bahwa situs milik pemerintah sangat rentan menjadi sasaran peretas yang ingin menyuarakan aspirasi politiknya,” kata Pratama.

Ia menjelaskan, BSSN nantinya akan menjadi tumpuan utama pemerintah dalam menanggulangi serangan siber di Tanah Air yang terus meningkat.

“Melihat tugas dan fungsi BSSN, memang praktis semua urusan siber ada pada BSSN. Kita berharap nantinya akan lahir standar keamanan siber seperti apa yang harus direalisasikan oleh instansi pemerintah dan sektor penting swasta." tutur mantan Plt Direktur Pengamanan Sinyal Lembaga Sandi Negara ini.

Ia berharap, tak akan ada lagi situs-situs yang diretas beberapa jam setelah diluncurkan, seperti pada situs Revolusi Mental.

Pratama juga mengajak masyarakat ikut mengawasi BSSN. Lantaran tugas dan fungsi BSSN sangat krusial untuk menjaga kedaulatan bangsa, ia berharap agar BSSN bebas dari kepentingan politik dan tidak menjadi tempat untuk bagi-bagi kekuasaan dan proyek.

“BSSN ini harus diisi SDM mumpuni. Kita tidak ragukan kemampuan SDM Lembaga Sandi Negara, Dirjen Aptika, dan ID-SIRTII. Namun, tidak kalah penting, para pimpinan BSSN nanti harus dipilih sesuai kompetensinya. Karena urusan keamanan siber ini berat dan memerlukan tanggung jawab 24 jam,” jelasnya.

Pratama menambahkan, BSSN harus segera menentukan strategi-strategi akselerasi agar dengan cepat mampu memberikan dampak nyata ke dunia siber Tanah Air. "BSSN harus fokus terhadap akselerasi permasalahan-permasalahan dunia siber yang saat ini berkembang," tutur dia.

Tak hanya itu, Pratama menilai komunitas siber baik itu yang ada di pemerintah, swasta, praktisi IT, akademisi, hingga hacker sekalipun bakal terbuka saat diminta berkontribusi untuk mengakselerasi keamanan siber di Indonesia.

(Tin/Ysl)