Menkominfo Temui Mendagri Korea Selatan Bahas Peluang Kemitraan Pusat Data

Liputan6.com, Jakarta Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Republik Indonesia Johnny G. Plate bertemu dengan Menteri Dalam Negeri dan Keamanan Republik Korea Lee Sang Min untuk membahas peluang kemitraan di bidang pusat data.

"Kami bertukar pengalaman untuk mendiskusikan pengembangan dan rencana pembiayaan pusat data," kata Johnny pada Kamis kemarin di Kantor Kemkominfo, Jakarta, dikutip dari siaran pers, Jumat (17/6/2022).

Menurut Menkominfo, hal ini adalah salah satu program untuk mendukung terwujudnya percepatan transformasi digital yang dicanangkan Presiden Joko Widodo.

Johnny mengungkapkan, pemerintah sedang mempersiapkan berbagai kebijakan dan implementasi penyelenggaraan pemerintahan elektronik. "Oleh karena itu, Indonesia membutuhkan dukungan infrastruktur berupa Pusat Data Nasional," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Johnny mengungkapkan bahwa pemerintah Indonesia memiliki kemungkinan kebijakan, yang didorong oleh data (data driven policy).

"Untuk kita, kita perlu memiliki cloud pemerintah, pusat data, untuk mendukung pemerintahan elektronik kita di Indonesia," kata Menkominfo menambahkan.

Lebih lanjut, kata Johnny, dirinya berharap dapat menyimpulkan dan melakukan kerja sama sesegera mungkin dengan Korea Selatan.

"Dengan bantuan dari Menteri Dalam Negeri dan Keamanan Republik Korea H.E. Lee Sang Min dan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Korea untuk Indonesia H.E Taesung Park, saya yakin ini dapat berkembang secara progresif," imbuhnya.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Kemkominfo sendiri telah menyiapkan lokasi pembangunan Pusat Data Nasional di Batam, Kepulauan Riau. Menkominfo juga telah meninjau calon lokasinya di tanah seluas hampir lima hektar pada April 2021 lalu.

"Batam ini adalah kawasan industri dan saya sudah memeriksa spesifikasi calon lokasi pada bulan April tahun 2021 lalu, di sana sudah ada fiber optic. Saya berharap ini akan membantu realisasi proyek ini," kata Menkominfo.

Menkominfo menambahkan bahwa dalam waktu dekat, dia bersama tim teknis akan ke Batam untuk berbicara dengan pemerintah daerah setempat, untuk mewujudkan pengadaan Pusat Data Nasional di Indonesia.

Menurut Johnny, di era bisnis dan kebijakan ekonomi berbasis cloud seperti saat ini, pengembangan pusat data merupakan investasi yang sangat penting dan strategi bagi negara.

"Kami telah memutuskan akan memiliki setidaknya empat lokasi untuk mendukung Kawasan Industri Ramah Lingkungan, serta membuatnya lebih produktif dan efisien secara ekonomi (efisiensi biaya) menjadi bagian dari Indonesia," kata Johnny.

Kepada Menteri Dalam Negeri dan Keamanan Korea Lee Sang Min, Menkominfo juga menyatakan pemerintah Indonesia menjaga agar proyek ini berada di jalur yang benar, serta berupaya untuk mempercepat terwujudnya kerja sama.

Johnny juga menyebut akan berupaya mempersiapkan pendanaan yang diperlukan agar pelaksanaan proyek dapat berlangsung aman dan tepat waktu. Dia menyatakan beberapa negara telah menyampaikan komitmen untuk mendukung pendanaan yang fleksibel.

Dia mengatakan, apabila ada yang berkaitan dengan dana atau anggaran Pemerintah Daerah, Kemkominfo harus mempersiapkannya di sana, sehingga akan memudahkan atau aman, terjadwal, dan tepat waktu.

"Tetapi di beberapa negara lain, saat ini, mereka juga berada dalam posisi untuk mendukung pendanaan yang fluid atau cair," kata Johnny.

Menurut Johnny, pembangunan Pusat Data Nasional memiliki manfaat besar bagi Indonesia dan Republik Korea, karena akan membuat hubungan kedua negara akan lebih berkembang.

"Proyek ini bermanfaat dan baik bagi Indonesia dan Republik Korea, terutama untuk proses pengambilan keputusan yang benar dan tepat dalam membantu kedua negara berkembang lagi," kata Johnny.

Menkominfo juga mengungkap rencananya untuk mengunjungi Republik Korea, dengan tujuan melanjutkan diskusi dan pembahasan teknis kemitraan dengan Korea di sana.

"Saya percaya bahwa tim saya telah memperbarui new progress pada proyek sistem pemerintahan berbasis elektronik dan seperti yang mereka sebutkan bahwa proyek ini telah terdaftar dalam Green Book Indonesia," kata Johnny.

"Berarti kami dapat memproyeksikan selangkah lebih maju sekarang dalam perjanjian dokumentasi keuangan dan di sisi lain dokumentasi pengadaan serta konstruksi. Jadi, saya berharap ini bisa dimulai," ungkapnya.

(Gio/Isk)