Kata BSSN Soal Sistem Keamanan Siber Indonesia

Liputan6.com, Jakarta - Sejumlah peristiwa kebocoran data yang terjadi di Indonesia dalam beberapa waktu terakhir memunculkan pertanyaan mengenai keamaman siber yang dimliki sejumlah lembaga di Indonesia.

Menurut Kepala BSSN Hinsa Siburian, saat ini Indonesia tengah memasuki era digital. Dengan perubahan paradigma ini, ada risiko keamanan yang terjadi dan paralel dengan perkembangan teknologi itu sendiri.

Untuk itu, Hinsa menuturkan, BSSN selalu melakukan evaluasi dan monitoring pada PSE (Penyelenggara Sistem Elektronik) setiap tahun. Salah satunya dilakukan lewat ITSA (Information Technology Security Assestment).

"Hasil ITSA digunakan untuk menilai kerentanan atau kemapanan institusi," tutur Hinsa dalam konferensi pers yang digelar kantor BSSN di Sawangan, Depok, Selasa (13/9/2022).

Selain itu, BSSN juga akan memberikan notifikasi pada institusi jika dirasa ditemukan ada anomali, seperti traffi mencurigakan. Dari situ, BSSN bisa memberikan saran bagi institusi tersebut untuk melakukan evaluasi pada sistemnya.

Hinsa juga menyatakan, setiap pihak tidak boleh merasa memiliki sistem keamanan terkuat. Pada dasarnya, keamanan siber itu merupakan tanggung jawab bersama.

Dalam kesempatan tersebut, Hinsa juga menuturkan, kalau lembaga/kementerian ingin menjamin keamanan sibernya tidak lepas dari tiga hal pokok, yakni sumber daya manusia, prosedur, dan teknologi.

Menurutnya, SDM menjadi hal yang penting sebagai salah satu pokok untuk menjaga keamanan siber. Sebab, salah satu sumber kelemahan di keamanan siber itu manusia, selain celah keamanan dalam sistem.

Lebih lanjut, BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara) menyatakan pihaknya masih tengah memburu hacker Bjorka yang sempat membuat heboh masyarakat Indonesia.

Sosok ini dikenal membocorkan data pelanggan Indihome, KPU, registrasi kartu SIM, hingga melakukan doxing pada sejumlah tokoh.

"Kami bersama-sama aparat terkait khususnya dengan Bareskrim Polri juga berkoordinasi terus," tutur Kepala BSSN Hinsa Siburian dalam konferensi pers yang digelar di Kantor BSSN di Sawangan, Depok, Selasa (13/9/2022).

Kendati demikian, Hinsa menuturkan, belum dapat dipastikan motif atau isu apa yang ingin dibawa oleh hacker Bjorka dengan menyebarkan data-data ini, karena pihaknya masih terus melakukan penelusuran.

Sementara terkait data yang dibagikan oleh Bjorka, ia menyatakan, data tersebut memang ada tidak seluruhnya valid. "Tidak saya katakan semuanya tidak valid, ada juga yang valid, tapi dari sisi masa waktunya beda," tuturnya menjelaskan.

Dalam kesempatan itu, Hinsa juga menuturkan, aksi pencurian data sendiri termasuk sebagai ancaman di ruang siber dengan intensitas rendah. Sebab, ada ancaman lain yang sampai bisa melumpuhkan sistem elektronik.

Kendati demikian, bukan berarti pihaknya tinggal diam dalam melindungi keamanan siber di Tanah Air. Karenanya, ia menuturkan, upaya antisipasi hingga evaluasi terus dilakukan BSSN.

Ia menyatakan, tidak ada satu negara pun di dunia yang menyatakan diri paling aman di bidang siber. Untuk itu, ia pun mengajak semua pihak memiliki semangat kerja sama untuk ikut menjaga ruang siber Indonesia.

Menkominfo (Menteri Komunikasi dan Informatika) Johnny G. Plate mengungkapkan akan dibentuk tim khusus pembasmi hacker bernama Emergency Response Team untuk tata kelola data lebih baik di Indonesia, sekaligus menjaga kepercayaan publik.

Tim tersebut terdiri dari lintas kementerian dan lembaga, yakni BSSN, Kementerian Kominfo, Polri, dan BIN. Terkait pembentukan tim ini, Kepala BSSN Hinsa Siburian menuturkan, pihaknya senang menyambut pembentukan tim ini.

Terlebih, Hinsa menuturkan, BSSN sendiri sudah memiliki tim serupa, sehingga diharapkan dengan adanya tim ini pekerjaan dalam hal keamanan siber bisa dilakukan lebih efisien dan cepat.

"Tujuan utamanya adalah untuk meyakinkan sistem elektronik di berbagai kementerian dan lembaga tidak ada gangguan, termasuk serangan siber yang mencuri data dan melumpuhkan sistem," tutur Hinsa.

Selain itu, tim ini juga akan melakukan pemeriksaan sistem di kementerian/lembaga untuk mengetahui apabila ada celah atau kerentanan. Hinsa menuturkan, tujuan utama dari pembentukan tim ini memang untuk tindakan preventif.

Sebelumnya, hacker Bjorka melancarkan aksinya dengan membocorkan data pribadi milik pejabat, tokoh politik, dan aktivis melalui saluran Telegram-nya.

Beberapa sosok yang kali ini menjadi korban doxing adalah Ketua Umum PSSI Komjen Mochamad Iriawan alias Iwan Bule, Menko Polhukam Mahfud MD, Aktvis Media Sosial Heddy Setya Permadi alias Abu Janda, dan Ketua Umum PKB sekaligus Wakil ketua DPR Muhaimin Iskandar.

Data pribadi mereka yang dibocorkan mulai dari NIK, nama lengkap, nomor ponsel, nomor Kartu Keluarga, alamat rumah, pendidikan, golongan darah hingga nomor vaksin.

"Bagaimana kabarmu pak? apakah Anda yakin tidak ada database penting yang bocor?," tulis Bjorka menyinggung Mahfud MD, dikutip dari saluran Telegram-nya, Selasa (13/9/2022).

Mahfud MD sendiri tidak menampik adanya sejumlah informasi milik negara telah diretas oleh hacker Bjorka. Namun, ia tak ambil pusing karena hal itu bukan informasi rahasia.

“Saya pastikan itu (peretasan) memang terjadi, tapi tidak ada rahasia negara,” kata Mahfud saat jumpa pers di Kantor Kemenko Polhukam Jakarta, Senin (12/9/2022).

Mahfud menambahkan, laporan peretasan didapatnya dari Badan Siber Sandi Negara (BSSN) dan Deputi VIII Kemenko Polhukam. Menurut dia, data yang diretas adalah domumen biasa dan terbuka.

“Itu bukan data rahasia karena bisa diambil dari sini-sini, cuma dokumen biasa dan terbuka, tapi itu (bocor) emang terjadi,” jelas dia.

(Dam/Ysl)