Menjaga Kedamaian Pilkada 2024, Bukan Hanya soal Amankan Daerah yang Rawan

Lima Kementerian & Provinsi Paling Lamban Serap Anggaran

Belanja pemerintah dari 33 provinsi tercatat hanya 89% dari target 96%.

oleh Fiki Ariyanti diperbarui 24 Feb 2014, 12:46 WIB

Diterbitkan 24 Feb 2014, 12:46 WIB

Liputan6.com, Jakarta Unit Kerja Presiden Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) menyatakan realisasi belanja pemerintah provinsi pada tahun lalu tercatat 7% lebih rendah dari target. Sementara belanja pemerintah dari 33 provinsi di Indonesia hanya mencapai 89%.

"Padahal target realisasi yang sudah direncanakan sebesar 96%. Jadi capaiannya di 2013 masih lebih rendah dari proyeksi," ujar Kepala UKP4, Kuntoro Mangkusubroto di acara Kick Off Meeting dan Penyerahan Anugerah Teppa 2013 di Jakarta, Senin (24/2/2014).

Data UKP4 mencatat provinsi penyerap belanja pemerintah tertinggi terdapat di Jawa Tengah sebesar 96%, Kalimantan Barat 96%, Sulawesi Tengah sebesar 95%, Jawa Timur 95% dan Sumatera Barat dengan realisasi serapan 94%.

Sementara provinsi dengan penyerapan anggaran pemerintah terendah, kata Kuntoro, ditempati Kalimantan Selatan 76%, Kepulauan Bangka Belitung 81%, Banten 82%, dan Riau 84%.

Tak hanya pemerintah provinsi, sejumlah Kementerian/Lembaga (KL) juga tercatat masih lamban dalam penyerapan anggaran. Beruntung masih ada K/L yang mampu menyedot anggaran tertinggi, antara lain Kementerian Sosial dengan penyerapan belanja pemerintah 97%, Basarnas 97%, Mahkamah Agung 97%, Komisi Yudisial sebesar 95%, serta Badan Klimatologi, Meteorologi dan Geofisika (BKMG) sebesar 94%.

"Penyerapan belanja terendah, ada di K/L Bawaslu sebesar 64%, BP Batam 64%, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) 64%, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) 54% dan Badan Pengembangan Wilayah Suramadu 25%," kata Kuntoro.

Dia mengakui, masing-masing K/L mempunyai alasan masih rendahnya penyerapan belanja pemerintah tahun lalu. Namun hal ini lebih dikarenakan kurangnya K/L di provinsi dan kabupaten kota, seperti yang terjadi di Aceh, Banten, Bengkulu, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Bangka Belitung, Lampung dan sebagainya.

"Saya minta untuk seluruh Gubernur memberikan tekanan, bimbingan, dan sosialisasi mengenai keberadaan Teppa ini. Supaya penyerapan anggaran jauh lebih baik ke depan," tandas Kuntoro.(Fik/Shd)