Liputan6.com, Jakarta - Upaya pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) untuk target pertumbuhan ekonomi yang mencapai 7 persen pada dinilai sulit tercapai. Hal ini lantaran banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pemerintah baru nanti.
"Seandainya ingin mencapai 7 persen, ini memerlukan perhatian sangat besar reformasi struktural," ujar Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardodjo di Hotel Ritz Carlton, Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (1/10/2014).
Menurutnya, agar bisa melakukan reformasi struktural ini, banyak tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintahan Jokowi, seperti menjaga inflasi tetap rendah dan menjaga transaksi berjalan agar tidak semakin defisit.
"Kalau kita lihat, transaksi berjalan 10 kuartal ke belakang selalu defisit. Selanjutnya bagaimana menjaga risiko utang luar negeri Indonesia," lanjutnya.
Bukan hanya itu, tantangan selanjutnya juga datang dari perekonomian global seperti rencana normalisasi atau pencabutan stimulus fiskal Amerika serta pelemahan ekonomi yang dialami oleh China.
"Pertumbuhan Indonesia cuma 5 persen dalam 10 tahun terakhir. Inflasi 10 tahun lalu 6 persen-8 persen. Sekarang sudah 4 persen-5 persen. Ini harus dijaga dan kita harapkan pertumbuhan 7 persen didukung pengelolaan transaksi berjalan sehingga defisit bisa 2 persen dan inflasi 3,5 persen," jelas dia.
Bila semua hal itu bisa diatasi pun, Agus memperkirakan pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen ini baru bisa tercapai pada akhir masa jabatan Jokowi sebagai presiden.
"Pertumbuhan 7 persen itu pun baru tahun 2018-2019. Itu kita baru kita bisa capai pertumbuhan ekonomi 7 persen. Itu karena akan sangat berat," katanya.
Oleh karena itu, pemerintahan Jokowi harus benar-benar berkomitmen untuk melanjutkan reformasi struktural secara ketat.
"Kalau reformasi strukturalnya mau dilaksanakan dengan komitmen besar dan juga memperbaiki suply side dari ekonomi, itu bisa. Tapi memerlukan kerja yang keras sekali," tandasnya. (Dny/Ndw)
Ekonomi RI Baru Tumbuh 7% di Akhir Jabatan Jokowi
Target pertumbuhan ekonomi Indonesia 7 persen yang ditetapkan pemerintahan Jokowi dinilai sulit tercapai.
Diperbarui 01 Okt 2014, 20:34 WIBDiterbitkan 01 Okt 2014, 20:34 WIB
Advertisement
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
Ingin Doa Cepat Dikabulkan, Benarkah Harus sambil Menangis? Ini Kata Ustadz Syafiq Riza Basalamah
Tengok Pembangunan Rumah untuk Eks-Timor Timur, Kejati NTT Ragukan Kualitas Bangunan
Bekali Kepala Daerah di Retret Magelang, Gubernur Lemhannas Bicara Soal Geopolitik
Puncak Arus Mudik Lebaran di Gambir dan Pasar Senen Diprediksi Terjadi 28-29 Maret 2025
5 Cara Menurunkan Berat Badan dengan Kunyit dan Lada
Misalin, Rangkaian Tradisi Jelang Ramadan di Kabupaten Ciamis
Bolehkah Ibadah karena Niat Ingin Kaya? Begini Pandangan Buya Yahya
Apa Boleh Niat Puasa Ramadhan Dibaca Siang Hari?
Serba-serbi Suku Togutil di Halmahera, dari Suku Primitif hingga Tradisi Unik Pemakaman Jenazah
2 Mahasiswa UMTS Diduga Gelapkan Uang Kuliah Rekan-rekannya, Kerugian Kampus Rp1,2 Miliar
Jadwal Sholat DKI Jakarta, Jawa dan Seluruh Indonesia Hari Ini Minggu 23 Februari 2025
Wamendagri: Retret di Magelang Memperkuat Sinergi Antarkepala Daerah