Taiwan dan Hong Kong Terkejut RI Mau Stop Kirim PRT

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana menghentikan pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) berprofesi pembantu rumah tangga (PRT) ke luar negeri. Kebijakan ini bakal dilakukan secara bertahap hingga 2017.

Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Nusron Wahid mengungkapkan, kebijakan yang diambil pemerintah sudah membuat negara-negara yang selama ini mempekerjakan PRT kelimpungan.

"Arab Saudi dan Timur Tengah saja sudah kerepotan ketika tidak ada penerimaan PRT Indonesia. Taiwan dan Hong Kong akan shock (terkejut),"ungkap Nusron saat berbincang dengan Liputan6.com, seperti ditulis Rabu (4/3/2015).

Nusron menuturkan, pemerintah menghentikan pengiriman PRT ke Timur Tengah mulai tahun ini sebagai langkah awal. Kemudian secara bertahap hingga 2017 untuk Asia Pasifik seperti Taiwan , Hong Kong, Malaysia, Singapura dan Makau.

Sebagai penggantinya, pemerintah akan mengirim TKI terlatih dan mempunyai keterampilan (skill worker) ke luar negeri. Untuk itu, pemerintah siap memberikan pelatihan kepada tenaga kerja Indonesia agar bisa menjadi tenaga terampil.

"Kami akan fokus pada satu titik yaitu bagaimana TKI yang boleh kerja ke luar negeri adalah mereka yang punya skill yang kuat sehingga tahan terhadap masalah," terang dia.

Nusron juga meyakini kebijakan ini tidak akan mengurangi devisa sebab dengan mengirim tenaga terampil, pendapatan yang didapat TKI akan semakin besar.

"Lagi pula tidak sebanding devisa yang didapat dengan jumlah risiko yang didapat PRT kita di luar negeri. Untuk itu kemampuan mereka ini harus ditingkatkan, seandainya semua sudah skill worker, secara otomatis devisi negara juga akan bertambah," tuturnya. (Ndw)