Presiden Jokowi Ungkap ke Mana Saja Aliran Subsidi BBM

Jika alih subsidi tidak dilakukan, dana Rp 186 triliun untuk rakyat yang kurang mampu dan program produktif hanyalah berupa asap kendaraan.

oleh Nurmayanti diperbarui 25 Mei 2015, 11:00 WIB
Diterbitkan 25 Mei 2015, 11:00 WIB
SPBU di Jakarta Pusat Stop Jual Solar Bersubsidi
Pemilik kendaraan diarahkan untuk mengisi kendaraan mereka dengan Solar non-subsidi dan Pertamax Dex, Senin (4/8/14). (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berterima kasih kepada rakyat Indonesia, khususnya para pemilik kendaraan bermotor, yang dinilai bisa memahami langkah pemerintah untuk mengalihkan subsidi harga bahan bakar minyak (BBM) ke sektor yang lebih produktif.

Ini seperti disampaikan Tim Komunikasi Presiden, Teten Masduki, mengutip pernyataan Presiden Jokowi, melansir laman Sekretariat Kabinet, Senin (25/5/2015).

“Karena partisipasi mereka, ditambah dengan penghematan dari BBM yang diselundupkan karena perbedaan harga BBM yang tinggi, dana subsidi BBM yang dialihkan untuk rakyat yang kurang mampu dan program produktif pada APBNP 2015  mencapai Rp 186 triliun,” jelas Teten.

Anggaran pengalihan subsidi BBM itu, disampaikan Teten Masduki, secara garis besar dialokasikan antara lain:

1. Menambah dana perlindungan sosial sebesar Rp 14,3 trilliun, yaitu untuk Kartu Keluarga Sejahtera dan program Keluarga Harapan

2. Menambah dana perlindungan kesehatan sebesar Rp 422 miliar, yaitu untuk tambahan Kartu Indonesia Sehat (KIS) dengan peningkatan 1,8 juta penerima, Rp 2,2 triliun penambahan fasilitas, sarana, prasarana untuk RS rujukan nasional

3. Untuk Dana Desa Rp 11,7 triliun

4. Dana Rp 3,3 triliun untuk pengembangan armada perbatasan, sistem informasi dan logistik kelautan

5. Dana Rp 6,4 triliun untuk sektor pendidikan, antara lain digunakan untuk tambahan 10 juta siswa penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) sehingga total penerima menjadi 19,2 juta siswa

6. Alokasi Rp 16,9 triliun untuk sektor pertanian, antara lain untuk peningkatan produksi pangan melalui pembangunan irigasi, alat dan mesin pertanian, pupuk dan benih unggul

7. Pada sektor perumahan rakyat dan pekerjaan umum senilai Rp 8,4 triliun untuk irigasi, waduk, pengendalian banjir. Kemudian Rp 9,1 triliun untuk pengembangan air minum, penyehatan lingkungan, pengembangan pemukiman, Rp 10 triliun infrastruktur jalan dan jalan wilayah perbatasan, dan Rp 5,75 triliun pembangunan jalan tol

8. Untuk sektor perhubungan Rp 11,9 triliun pembangunan berbagai jenis kapal, fasilitas pelabuhan dan sistem informasi

9. Peningkatan Dana Alokasi Khusus untuk membantu daerah, terdiri dari Rp 9,3 triliun untuk infrastruktur irigasi, Rp 4 triliun untuk pertanian, Rp 5 triliun untuk pembangunan jalan dan Rp 1,4 triliun untuk peningkatan pelayanan rujukan kesehatan

Menurut Presiden Jokowi, jika alih subsidi tidak dilakukan, dana Rp 186 triliun untuk rakyat yang kurang mampu dan program produktif di atas, hanyalah berupa asap kendaraan bermotor.

“Jika alih subsidi tidak dilakukan, kita mempunyai bom waktu yang dapat meledak kapan saja karena pemerintah tidak punya cukup uang untuk membantu rakyat miskin dan membiayai kegiatan produktif,” tegas Teten mengutip pernyataan Jokowi.(Nrm/Ndw)


Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya