Program Kredit Jaring Masih Terhalang Kebijakan Moratorium

Liputan6.com, Jakarta - PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) menyatakan masih melakukan pemetaan terhadap wilayah-wilayah pesisir dalam penyaluran kredit sektor kemaritiman atau yang dikenal program Jaring.

Direktur Kelembagaan BRI, Mohammad Irfan mengatakan, langkah tersebut dilakukan agar penyaluran kredit di sektor perikanan dan kelautan tepat sasaran.

"Rencana kredit ke maritim itu kami lakukan mapping dulu, daerah mana yang butuh. Karena kami belum tahu persis mana saja, mana yang sudah over fishing dan mana yang butuh kredit. Belum ada realisasi," ujarnya di Kantor BRI, Jakarta, Senin (13/7/2015).

Dia menjelaskan, pihaknya juga belum menentukan porsi kredit ini untuk wilayah pesisir di Indonesia bagian timur, tengah atau barat. Pasalnya, sektor perikanan masih bermasalah akibat adanya kebijakan moratorium izin kapal dan transhipment.

"Indonesia timur masih masalah yang bermacam-macam. Banyak kapal-kapal perusahan perikanan yang terkena moratorium lakukan transhipment. Tapi ada yang sebetulnya dia tidak nakal tapi kena dampaknya, jadi perlu dihitung lagi kebutuhan di sana berapa," kata dia.

Irfan menilai bahwa program ini akan sangat dibutuhkan oleh nelayan. Pasalnya pemerintah juga menargetkan pengadaan 5.000 kapal untuk nelayan, berupa kapal tangkap dan kapal angkut. Hal tentunya membutuhkan alokasi kredit dari perbankan.

"Pemerintah kan target 5.000 kapal, jadi setidaknya butuh Rp 6 triliun. Ini yang perlu didorong kan penangkapannya perlu ada kapal. Ini harus terpadu, ini semangatnya. Sekarang masih diskusi terus. Alokasi Rp 2,5 triliun itu bisa kapan saja, bisa sekarang atau tahun depan," tandasnya. (Dny/Gdn)