Rizal Ramli Sebut Ada Mafia Pulsa Listrik Sedot Uang Rakyat

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya, Rizal Ramli meminta kepada Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basyir untuk mengeksekusi dua hal. Yakni, memberantas monopoli listrik di PLN serta menetapkan biaya administrasi maksimal sehingga tidak ada permainan harga dari mafia token listrik.

Usai Konferensi Pers Pembangkit Listrik 35 ribu megawatt (MW), Rizal Ramli membeberkan permainan monopoli di lingkungan PLN yang mewajibkan penggunaan pulsa listrik bagi masyarakat. Hal ini terjadi sejak dulu sampai sekarang.

"Ada yang main monopoli di PLN, itu kejam sekali. Karena ada keluarga yang anaknya masih belajar jam 8 malam, tiba-tiba pulsa habis. Mencari pulsa listrik tidak semudah mencari pulsa telepon," tutur dia di kantornya, Jakarta, Senin (7/9/2015).

Setelah memperoleh pulsa listrik, kata Rizal, masyarakat hanya mendapatkan jatah token senilai Rp 73 ribu dari harga token yang harus dibayar Rp 100 ribu.

"Artinya 27 persen disedot provider setengah mafia. Mereka mengambil untung besar sekali. Padahal pulsa telepon saja kalau beli Rp 100 ribu, cuma bayar Rp 95 ribu. Itu kan uang muka, provider bisa taruh uang muka di bank lalu dapat bunga," tegas dia.

Atas dasar itu, dirinya meminta agar PLN memberantas praktik monopoli ini dengan memberikan pilihan kepada pelanggan atau masyarakat, apakah ingin menggunakan meteran listrik atau pulsa listrik.

"Lalu yang kami minta lagi, kalau harga pulsa Rp 100 ribu, maka masyarakat bisa beli listrik Rp 95 ribu. Ada maksimum biaya Rp 5 ribu. Ini akan menolong rakyat kita, jadi tolong dilakukan Pak Sofyan," perintah Rizal.

Dalam kesempatan yang sama, Sofyan Basyir mengaku betapa sulitnya masyarakat miskin membeli pulsa listrik seharga Rp 100 ribu. Dengan harga itu, lanjutnya, masyarakat perlu membeli bertahap atau mencicil.

"Misalnya dia beli Rp 30 ribu, lalu Rp 50 ribu, dan kemudian Rp 15 ribu. Sehingga kadang-kadang biaya pulsa termakan biaya administrasi. Jadi kami harus melakukan pengkajian dengan Menteri ESDM karena ini sangat mendesak untuk diperbaiki supaya meringankan beban rakyat kecil," tandas mantan Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia Tbk itu. (Fik/Ndw)