Liputan6.com, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti membantah telah terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran pada anak buah kapal (ABK) akibat kebijakan yang dikeluarkan kementeriannya.
Dia mengatakan, PHK yang menimpa ABK dan pekerja lain di sektor perikanan tidak sebesar apa yang diberitakan selama ini. Susi menyebut jumlahnya tidak signifikan.
"Ya ada dikit-dikit, tapi tidak signifikan," ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (15/9/2015).
Dia menjelaskan, jika PHK tersebut disebabkan oleh larangan penangkapan ikan secara ilegal dan moratorium izin kapal, maka ABK yang kehilangan pekerjaannya adalah ABK asing, bukan ABK lokal.
"Karena kalau kapal asing kan ABK-nya juga asing. Kenapa kita pikirin ABK asing," kata dia.
Sementara itu, untuk ABK lokal yang turut terkena dampak ini, Susi menyatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan program agar bisa menjadi nelayan-nelayan yang mandiri dengan kapal sendiri.
"Yang bekas ilegal fishing ditertibkan kan memang akan kita kasih program di 2016, menjadi nelayan-nelayan mandiri dengan kapal-kapal kecil," kata dia.
Semantara itu, Anggota Komisi IV dari Fraksi PKB DPR RI Daniel Johan mengatakan bahwa selama Susi menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, terjadi pengangguran pada berbagai sektor perikanan. Jumlahnya bahkan mencapai 637 ribu orang.
"Anak buah kapal sekitar 103 ribu orang, buruh unit pengolahan ikan sekitar 75 ribu orang, pembudidaya dan nelayan kepiting rajungan sekitar 400 ribu orang, penangkapan benih lobster 8.000 orang, pembudidaya lobster 1.000 orang dan pembudidaya ikan kerapu sekitar 50 ribu orang," jelasnya.
Selain itu menimpa ABK, kapal bekas asing banyak yang tidak beroperasi akibat kebijakan yang dikeluarkan oleh KKP. Kapal ukuran 100 GT- 500 GT yang mengganggur sekitar 200 buah, kapal kayu buatan dalam negeri berukuran 100 GT-300 GT mengganggur sebanyak 1.000 buah. Sedangkan kapal cantrang dengan ukuran 30 GT-100 GT yang berhenti beroperasi sekitar 1.000 buah.
"Total nilai aset tersebut senilai Rp 5 triliun dan terancam rusak tidak terpelihara. Kapal-kapal di atas tidak dapat beroperasi karena Surat Layak Operasinya tidak diterbitkan oleh KKP, walaupun ijin masih berlaku dan sudah membayar PNBP dimuka," tandas Daniel. (Dny/Ndw)
Menteri Susi Bantah Ada PHK Besar-besaran di Sektor Perikanan
PHK yang menimpa ABK dan pekerja lain di sektor perikanan tidak sebesar apa yang diberitakan selama ini.
diperbarui 15 Sep 2015, 21:25 WIBDiterbitkan 15 Sep 2015, 21:25 WIB
Advertisement
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
3 Resep Olahan Bihun Jadi Lauk Sekaligus Camilan Gurih, dari Nugget sampai Martabak
Isuzu Indonesia Siap Produksi Kendaraan Listrik Niaga
Ada Cuti Bersama di Desember 2024, Cek Tanggal dan Harinya
25 November 2009: Hujan 4 Jam Picu Banjir di Jeddah Arab Saudi, 77 Orang Tewas
Analis Peringatkan Harga Bitcoin Bisa Turun Secara Tiba-Tiba
Tak Ada Periode Lock-Up, Begini Strategi IPO Adaro Andalan Indonesia
Profil Paslon Pilgub Sumatera Selatan 2024, Berikut Partai Pengusungnya
Sekjen PDIP Sebut Pramono Anung-Rano Karno Akan Mencoblos Pilkada di Jakarta
Akademi Persib Cimahi Rebut Tiket Wakili Indonesia di Gothia Cup 2025, Didamping 8 Pemain Terbaik
Hasil Survei Pilkada Kaltim: Isran–Hadi Unggul dari Rudy-Seno
Menurut Ustadz Das’ad Latif Sosok Ini Elektabilitasnya Paling Tinggi, tapi Tidak Ada yang Suka
Banda Neira, Jejak Rempah yang Mengubah Sejarah Dunia