Siap-siap, Paket Kebijakan Ekonomi VII Meluncur Pekan Ini

Liputan6.com, Jakarta - Hampir setiap pekan pemerintah menambah dosis kebijakan untuk kembali mengangkat perekonomian Indonesia yang tengah melambat. Rencananya, pemerintah kembali merilis paket kebijakan ekonomi jilid VII dengan fokus pada dana desa.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution menyampaikan hal itu usai memberikan kuliah umum Inklusi Keuangan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Depok, Senin (9/11/2015). "Nanti untuk paket kebijakan ekonomi minggu ini soal dana desa," kata Darmin.

Terkait Inklusi keuangan apakah masuk dalam paket kebijakan selanjutnya, mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) itu belum dapat memastikan. "Mungkin itu akan terlalu besar untuk jadi paket. Tapi perlu agak dicicil nanti," terang Darmin. ‎

Pemerintah, kata Darmin, fokus mengeluarkan kebijakan sebanyak 2 sampai 3 poin. Hal ini sudah dilakukan pemerintah Joko Widodo (Jokowi) mulai dari paket kebijakan ekonomi jilid II. Sementara pada jilid I, pemerintah mengakui terlalu ambisius dalam merilis kebijakan sehingga terlalu banyak dan membingungkan masyarakat.

"Kami susun terlalu banyak, sampai bingung sendiri. Tapi mulai di paket kebijakan jilid II, kami mulai fokus, jangan banyak-banyak, tapi cukup keluarkan 2 sampai 3 kebijakan. Itu maksimal," papar Darmin.

Ia mengklaim paket kebijakan ekonomi tersebut telah mampu mengundang investor untuk membangun infrastruktur. Sementara kebijakan deregulasi sudah membangun kepercayaan masyarakat.

"Bukan hanya itu, tapi juga sudah bikin rupiah terkendali dan membalikkan arah pertumbuhan. Seperti pertumbuhan ekonomi di kuartal III sudah lebih baik 4,73 persen atau lebih baik dibanding 4,67 persen di kuartal II ini," jelas Darmin.

Menteri Keuangan (Menkeu), Bambang Brodjonegoro pernah menyampaikan, ‎posisi dana desa yang menganggur di perbankan diperkirakan menembus Rp 160 triliun pada akhir tahun ini atau naik Rp 30 triliun di periode akhir Desember Rp 130 triliun.

"‎Saat kebakaran hutan dan kabut asap di Propinsi Riau, pemerintah daerahnya minta bantuan kepada pemerintah pusat. Padahal Riau punya dana nganggur sampai Rp 2 triliun. Ini tidak benar, karena itu masalah daerah seharusnya bisa ditangani pemerintah daerah," keluhnya. (Fik/Ahm)