Negara Kaya Lebih Sedikit Tampung Pengungsi Ketimbang yang Miskin

Liputan6.com, Jakarta - Enam negara terkaya yang mengendalikan lebih dari setengah ekonomi global ternyata hanya menjadi rumah dari sedikit pengungsi di dunia.

Krisis pengungsi yang kini menjadi perhatian masyarakat dunia ternyata masih menjadi masalah besar yang perlu dibenahi.

Melansir laman Aljazeera.com, Selasa (26/7/2016), negara besar seperti Amerika Serikat, China, Jepang, Jerman, Prancis dan Inggris ternyata hanya menampung jumlah pengungsi sebanyak 2,1 juta.

Angka tersebut setara dengan 8,88 persen dari total pengungsi di seluruh dunia. Laporan tersebut dikeluarkan organisasi nirlaba asal Inggris, Oxfam.

Laporan tersebut juga menilai, negara kecil ternyata menampung pengungsi dengan jumlah lebih banyak. Hal ini berkebalikan dengan apa yang dilakukan pemerintah di negara besar.

Negara seperti Yordania, Turki, Pakistan, dan Lebanon merupakan rumah dari 50 persen pengungsi dan pencari suaka di dunia.

Walaupun negara besar seperti Jerman kini telah membuka kesempatan lebih besar untuk menampung para pengungsi, jumlah pengungsi dunia masih sangatlah banyak.

Laporan juga menyebut bahwa masih ada perbedaan jumlah yang signifikan bagi jadwal pengungsi yang ditampung di negara besar dan kecil.

Dari 2,1 juta jumlah pengungsi yang ditampung enam negara tersebut, 736.740 diantaranya berada di Jerman dan 168.937 pengungsi di Inggris. Sisanya terbagi di empat negara lainnya.

Direktur Eksekutif Oxfam Mark Goldring mengatakan ini merupakan hal memalukan. "Ini adalah krisis yang kompleks yang membutuhkan koordinasi, respons global dengan negara kaya ikut andil menyambut lebih banyak pengungsi dan melakukan lebih banyak hal membantu dan melindungi mereka dimana pun mereka berada," ujar dia.

Laporan UNHCR Globals Trends 2015 menyebutkan, lebih dari 65 juta orang telah meninggalkan rumah mereka karena kekerasan, perang, dan pelanggaran hak asasi manusia.

Konflik di Suriah telah memainkan peran besar dalam migrasi manusia. Konflik lain berasal dari Burundi, Republik Afrika Tengah, Irak, Nigeria, Sudan Selatan dan Yaman. (vna/nrm)