Liputan6.com, Jakarta - Konsep pembangunan yang diinginkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) yaitu dari pinggiran ke kota masih memerlukan banyak dukungan. Karena itu, Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) memandang bahwa perlu ada infrastruktur yang memadai untuk mewujudkan konsep tersebut.Â
Ketua KEIN Soetrisno Bachir menjelaskan, ketersediaan infrastruktur yang lengkap akan meningkatkan kesejahteraan rakyat. "KEIN perlu memetakan apa saja kebutuhan infrastruktur itu yang nantinya akan menjadi rumusan catatan kebijakan untuk Presiden," ucap Soetrisno, seperti dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (28/7/2016).Â
Menurutnya, KEIN akan melakukan inventarisir masalah sehingga diketahui mana saja yang harus diselesaikan segera. Untuk saat ini, kata Soetrisno, pembahasan pertama yang dianggap KEIN penting menyangkut sektor infrastruktur di teknologi informasi.
Advertisement
"Kami ingin menilai apakah kebijakan dan perkembangan di bidang teknologi informasi di Indonesia sudah bagus atau masih ada kendala. Nantinya yang lain akan menyusul juga sebagai pembahasan," ujar Soetrisno.
Baca Juga
Menurutnya, teknologi informasi saat ini amat menunjang kemajuan suatu negara. Masa sekarang, lanjut Soetrisno, hampir semua Negara memanfaatkan kecanggihan teknologi guna memantau situasi dan perkembangan yang terjadi di dalam maupun luar negeri.
Masyarakat yang cerdas teknologi, selain menjadi tolak ukur tingkat kemajuan negara, diharapkan juga mendorong pendapatan perekonomian nasional. Pasalnya, menurut Soetrisno, melalui kemajuan teknologi dapat digunakan sebagai pembuka akses lapangan kerja.
"Untuk itu segala aspek yang dibutuhkan agar teknologi informasi menguatkan infrastruktur perlu diketahui, termasuk apa yang masih mengganjal, apakah perizinannya, regulasi atau lainnya," katanya.
Dukungan kebijakan
Sementara Pakar Tekonologi Informasi, Onno W. Purbo, yang menjadi pembicara pada kegiatan ini mengatakan, diperlukan kebijakan yang berpihak pada pelaku dan perkembangan teknologi informasi saat ini.
Onno, yang juga pelaku teknologi informasi, masih merasakan adanya aturan-aturan penghambat guna mengembangkan teknologi informasi.
"Dengan begitu masih sulit nantinya bila ingin mengubah paradigma masyarakat Indonesia dari yang tradisional ke basis teknologi," ujar dia.
Menurut Onno, sebenarnya mudah saja mencetak "melek" teknologi bila dipahami pengambil kebijakan. Menurut dia, membahas infrastruktur teknologi, apalagi dengan konsep pembangunan pemerintah saat ini memulai dari pinggiran, maka basis pendidikan dan desa adalah langkah awalnya.
"Misalnya semua Sekolah Dasar (SD) dan desa sudah harus tersedia internet. Jadi mudah mengetahui apa masalah-masalahnya dan dilaporkan ke pemerintah pusat," ujar Onno.
Dia juga mengatakan, memulai pengembangan teknologi informasi, seperti internet ke SD, akan meningkatkan efisiensi. Buku-buku konvesional yang selama ini biayanya mahal akan digantikan dengan teknologi informasi yang terjangkau dan mudah di akses para murid. "Tapi semua kembali kepada kebijakan yang berpihak, itu kuncinya," ucap Onno.
Mengenai upaya meningkatkan perekonomian nasional, Onno mengungkapkan, penekanannya kepada mahasiswa yang akan memasuki lingkungan kerja.
Bila kebijakan teknologi informasi menyasar mahasiswa, maka setelah mereka sarjana akan mengerti gunanya teknologi informasi dimanfaatkan sebagai lapangan pekerjaan. "Dengan begitu tingkat pertumbuhan ekonomi meningkat karena angka pengangguran ditekan," ujar Onno. (Nrm/Gdn)
Â