ASIAN BUSINESS REVIEW NOBATKAN BANK MANDIRI SEBAGAI DIGITAL EXPERIENCE OF THE YEAR

DPR Setuju Anggaran Kementerian BUMN Dipangkas Jadi Rp 198 Miliar

Anggaran Kementerian BUMN hemat belanja barang Rp 45 miliar jadi Rp 198,87 miliar di RAPBN-P 2017.

oleh Fiki Ariyanti diperbarui 13 Jul 2017, 17:45 WIB

Diterbitkan 13 Jul 2017, 17:45 WIB

Kementerian BUMN.

Liputan6.com, Jakarta - Komisi VI DPR RI menyetujui penghematan atau efisiensi belanja barang di Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar Rp 45 miliar di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2017. Dengan demikian, anggaran Kementerian BUMN menjadi Rp 198,87 miliar.

"Komisi VI menyetujui penghematan belanja barang Kementerian BUMN sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2017 sebesar Rp 45 miliar. Jadi anggarannya dari Rp 243,87 miliar di APBN 2017 menjadi Rp 198,87 miliar di RAPBN-P 2017," kata Ketua Komisi VI, Teguh Juwarno saat Raker di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (13/7/2017).

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani saat menggantikan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno menuturkan sesuai Inpres Nomor 4 Tahun 2017, Kementerian/Lembaga diperintahkan menghemat anggaran dari belanja barang.

"Anggaran Kementerian BUMN hemat belanja barang Rp 45 miliar jadi Rp 198,87 miliar di RAPBN-P 2017 dari sebelumnya Rp 243,87 miliar di APBN 2017," jelas Sri Mulyani.

Penghematan tersebut, kata Sri Mulyani berasal dari anggaran perjalanan dinas di dalam dan luar negeri, berbagai rapat di luar kantor, anggaran dari sisa lelang yang tidak digunakan.

"Walaupun dihemat, kita optimistis tetap dapat menjalankan fungsi dan tanggungjawab. Tidak akan berpengaruh terhadap fungsi pencapaian output 2018," terangnya.

Dalam kesimpulan Raket, Komisi VI dapat memahami paparan mengenai pagu indikatif Kementerian BUMN 2018 sesuai surat bersama Menteri Keuangan S-398/MK.02/2017 dan Menteri PPN B-193/M.PPN/2017 sebesar Rp 247,04 miliar.

Selanjutnya Komisi VI DPR mengamanatkan kepada Anggota Badan Anggaran Komisi VI DPR untuk menindaklanjuti hasil Rapat Kerja Komisi VI DPR dengan Menteri BUMN dalam pembahasan di Badan Anggaran DPR.

Komisi VI DPR mendukung Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Kementerian BUMN Tahun 2018 untuk peningkatan kinerja BUMN, implementasi proyek strategis BUMN dalam rangka mendukung Program Prioritas Nasional, dan dukungan terhadap pelaksanaan Asian Games 2018.

Tonton Video Menarik Berikut Ini: