Pemerintah Kaji Kurangi Porsi BUMN di KA Cepat Jakarta Bandung

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah akan mengkaji penurunan porsi kepemilikan saham Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Hal tersebut untuk menekan resiko kerugian yang diterima BUMN dalam proyek ini.

Saat ini, porsi saham BUMN dalam perusahaan konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) sebesar 60 persen. Sedangkan porsi saham China sebesar 40 persen.

"Sedang kita kaji (penurunan porsi BUMN). Nanti minggu depan kita dapatkan jawabannya," ujar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (26/7/2017).

Luhut menyatakan, minimnya porsi saham pemerintah dalam perusahaan konsorsium ini seperti pada PT Inalum saat masih di bawah pengelolaan Jepang. Namun setelah masa konsesinya selesai, perusahaan tersebut bisa kembali seutuhnya ke tangan Indonesia.

"Karena kan ya itu kan seperti Inalum ya. Tahu Inalum kan? Ya kan nggak apa-apa orang lain jadi majority. Nanti setelah 40 tahun kan kembali juga ke kita 100 persen," jelas dia.

Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengakui jika pemerintah akan mengkaji soal penurunan porsi ini.

Opsi yang tengah dikaji dari 60 persen di pihak Indonesia dan 40 persen untuk China, menjadi 10 persen untuk Indonesia dan 90 persen untuk China. Opsi lain sebesar 20 persen untuk Indonesia dan 80 persen untuk China.

"Presiden minta didetailkan kembali karena ini B to B. Kan kemarin 60:40. 60 Indonesia, ini beliau minta apa harus? Kenapa Indonesia enggak 10 persen, 90 persen China, untuk memperkecil risiko. Ya itu tadi apakah Indonesia harus menjadi lead form-nya. 60:40 persen. Biar saja yang di sana (China) yang 90 atau 80, kita 10 atau 20," dia menuturkan.

Menurut Basuki, penurunan saham tersebut akan dikaji Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Luhut Binsar Pandjaitan bersama Menteri BUMN Rini Soemarno.

Pemerintah berharao telah ada keputusan terkait hal ini pada pekan depan. "Seminggu diminta Pak Luhut untuk menghitung kembali dengan Bu Rini (Menteri BUMN)," tandas dia.

Tonton video menarik berikut ini: