Dana Haji Cocok untuk Bangun Infrastruktur

Liputan6.com, Jakarta - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai sangat memungkinkan jika dana kelola haji dapat digunakan untuk pembiayaan infrastruktur. Hal tersebut sesuai dengan keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pengamat Ekonomi Indef, Eko Listiyanto mengatakan, dana abadi umat ini merupakan dana yang disimpan dalam jangka panjang. Hal tersebut sesuai dengan skema pembiayaan infrastruktur yang membutuhkan pinjaman dengan tingkat pengembalian jangka panjang.

"Kalau dilihat ini memang lebih cocok dibandingkan menggunakan dana perbankan atau sektor keuangan lain. Karena dana ini kan jangka panjang dan infrastruktur juga jangka panjang. Jadi tinggal link and match-nya," ujar dia di Jakarta, Kamis (27/7/2017).

Namun demikian, lanjut Eko, pemerintah harus memilah, proyek mana saja yang memiliki risiko yang rendah. Hal ini penting, mengingat dana haji merupakan dana yang digunakan untuk masyarakat melaksanakan ibadah.

"Jadi memungkin saja, tapi ini kan untuk memfasilitasi ibadah haji dan nilainya Rp 80 triliun. Sehingga menurut saya syarat utamanya (infrastruktur) harus benar-benar kualitasnya bagus dan tingkat pengembaliannya jelas. Ini harus dikriteriakan lagi, kan ada brown field dan green field," kata dia.

Selain itu, pemerintah juga harus mengatur komposisi dana yang bisa dialokasikan pada infrastruktur. Dengan demikian, dana ini juga bisa dialokasikan ke instrumen investasi lain.

‎"Di sisi pengelola dana haji juga musti pikirkan komposisinya, jangan sampai semua masuk ke situ. Kalau komposisinya terlalu besar yang masuk ke infrastruktur juga tidak terlalu sehat. Berbagai macam risiko harus dianalisis sebelum itu digunakan," tandas dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin agar dana haji yang mencapai Rp 90 triliun diinvestasikan di tempat aman sehingga menguntungkan seperti pembangunan infrastruktur. Dengan demikian, hasil investasi yang aman dapat mensubsidi biaya haji yang diharapkan menekan ongkos.

"Kedua, dari sisi pengelolaan keuangannya. Paling penting di sini, bagaimana uang yang ada, dana yang ada bisa dikelola diinvestasikan ke tempat yang memberikan keuntungan yang baik. Sehingga dari keuntungan itu bisa dipakai untuk mensubsidi biaya sehingga nanti bisa lebih turun terus," kata Jokowi, di Istana Negara, Rabu (26/7/2017).

Lebih lanjut ia menuturkan, skema pengelolaan haji seperti ini juga dilakukan oleh negara-negara lain seperti Malaysia.

"Ini yang kita lihat di negara-negara lain, misalnya untuk haji Malaysia caranya memang seperti ini. Saya kira nanti badan ini bisa melihat lah, bagaimana negara-negara lain, karena kita ini paling gede, hajinya paling banyak. Kalau pengelolaan dilakukan dengan baik, saya kira ini akan memberikan keuntungan yang baik kepada siapa pun, terutama masyarakat yang mau pergi haji," ujar dia.

Tonton Video Menarik Berikut Ini: