Cek Penggunaan Dana Desa, Menkeu Mampir ke Ponggok Klaten

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melakukan kunjungan kerja ke Yogyakarta pada hari ini. Dalam kunjungan kerjanya ini, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut telah memiliki serangkaian agenda di daerah istimewa ini.

Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Basuki Purwadi mengatakan, salah satu acara utama Sri Mulyani di Yogyakarta yaitu untuk membuka ‎2nd Annual Islamic Finance Conference (AIFC).

Dalam kesempatan ini, Sri Mulyani akan menerima kunjungan kehormatan sekaligus menggelar pertemuan dengan Wakil Presiden Islamic Development Bank (IsDB).

"2nd AIFC ini akan dibuka Ibu Menteri Keuangan. Hingga saat ini beliau masih on schedule untuk hadir. Selain itu, beliau juga akan menerima kunjungan kehormatan Wakil presiden IsDB, dan menggelar konferensi pers," ujar dia di Yogyakarta, Rabu (23/8/2017).

Usai membuka 2nd AIFC, Sri Mulyani juga dijadwalkan memberikan kuliah umum di Universitas Gajah Mada (UGM). Di kampus ini, Sri Mulyani akan menggelar pertemuan dengan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) dan para ekonom di Yogyakarta.

"Sesudah konferensi pers, Ibu Menkeu akan menghadiri pertemuan di UGM dengan komunitas ISEI dan ekonom," lanjut dia.

Setelah itu, Sri Mulyani melanjutkan kunjungannya ke Desa Ponggok, Klaten untuk meninjau pelaksanaan dana desa. Pemilihan Desa Ponggok lantaran desa tersebut terpilih sebagai desa wisata terbaik 2017.

"Beliau akan melanjutkan perjalanan ke Desa Ponggok di Klaten dalam rangka monitoring dana desa. Kemudian Beliau lanjut ke Solo. Alasan pemilihan Desa Ponggok karena lokasinya yang dekat dengan Jogja. Kemudian k‎arena desa merupakan desa wisata terbaik 2017 dan Bumdes terbaik 2016," tandas dia.

Tonton Video Menarik Berikut Ini:

Pemerintah telah menggelontorkan dana puluhan triliun rupiah setiap tahun untuk dikelola masyarakat desa. Sebutannya dana desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan tujuan pemerataan pembangunan desa, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan.

Untuk pertama kalinya, pemerintah mengalokasikan dana desa sebesar Rp 20,7 triliun pada 2015. Selanjutnya anggaran meningkat menjadi Rp 46,9 triliun di periode 2016, dan naik lagi menjadi Rp 60 triliun di 2017.

Dalam Rancangan APBN 2018, pemerintah kembali akan mengguyur desa-desa di Indonesia dengan anggaran Rp 60 triliun.

"Rata-rata setiap desa menerima dana sekitar Rp 800 juta. Bahkan ada desa yang memperoleh anggaran hingga Rp 2 miliar," kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.

Menurutnya, alokasi dana desa di 2018 sebesar Rp 60 triliun terlihat sama dengan anggaran di 2017. Namun Sri Mulyani memperkirakan, penyerapan dana desa dalam outlook tahun ini sebesar Rp 58,2 triliun. Dengan demikian, dana desa Rp 60 triliun di RAPBN 2018 lebih tinggi Rp 1,8 triliun dibanding outlook 2017.

"Tantangannya bukan masalah uang, tapi bagaimana dana desa bisa menghasilkan. Dari sekitar 75 ribu desa, kita berharap sebagian besar dana itu untuk mengurangi kemiskinan dan memperbaiki fasilitas dasar," jelas Sri Mulyani.