Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta terpilih Anies Baswedan menegaskan Jakarta ke depan akan dibangun dengan pendekatan kerja sama yang baik antara pemerintah dan nonpemerintah baik itu swasta maupun masyarakat sipil.
"Ke depan saya ingin serius ajak REI Jakarta kolaborasi membangun Kota Jakarta dengan membuat inovasi penyediaan hunian yang terjangkau untuk posisi menengah bawah, sehingga Jakarta bisa memberikan perasaan home to every one," ujar Anies Baswedan di depan peserta Musyawarah Daerah (Musda) REI DKI Jakarta ke-9 di Hotel Luwansa, Jakarta (23/8/2017).
Masalah hunian, lanjut Anies, adalah isu yang sangat penting di Jakarta. Jika tidak bisa memberikan solusi akan menunggu munculnya masalah besar pada bidang sosial, politik, dan ekonomi. Jika soal hunian bisa dibereskan di Jakarta, maka sebagian besar pekerjaan rumah itu lunas.
Advertisement
Baca Juga
"Karena itu ke depan Kami ingin pola kerja sama gerakan. Kerja sama dengan dunia usaha, kolaborasi. Tantangannya adalah bagaimana membuat pemerintah mau kolaborasi karena secara natural maunya (menjadi) administrator. Sementara cara ngaturnya (selama ini) belum tentu benar," ujar dia.
Anies meminta REI DKI memberikan masukan lengkap kepada Pemprov DKI Jakarta tentang terobosan-terobosan REI untuk kebijakan publik. Apa hal baik yang sudah berjalan dengan baik untuk diteruskan. Hal yang sedang berjalan, tapi perlu di revisi dan hal yang harus dihentikan.
Amran Nukman, Ketua DPD REI DKI Jakarta, menyambut baik rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang ingin berkolaborasi dengan melibatkan REI dalam memecahkan persoalan perumahan di DKI Jakarta.
Dia menuturkan, sudah tepat dalam menjalankan program perumahan melibatkan pengembang melalui DPD REI DKI Jakarta. "Asosiasi nanti yang akan melakukan koordinasi dalam lingkungan antar-pengembang. Jadi sudah tepat, kerja samanya lewat asosiasi," kata dia.
REI, lanjut Amran, berharap Pemprov DKI Jakarta dalam menjalankan program perumahan mendorong kemudahan investasi.
"Kepastian jangka waktu perizinan adalah hal yang sangat penting bagi pelaku bisnis properti karena juga menyangkut janji pengembang kepada konsumen tentang serah terima. Jika perizinan waktunya sulit diprediksi, tentu mengganggu," ungkap Amran.
Saksikan Video Menarik di Bawah Ini:
Â
Pelayanan Satu Pintu
Pelayanan Satu Pintu
Pemprov DKI Jakarta, harapnya, bisa lebih meningkatkan pelayanan publik di bidang perizinan dengan menyederhanakan semua jenis perizinan, memangkas simpul-simpul birokrasi dan prosedur menjadi lebih sederhana, efisien, dan tepat waktu.
REI DKI Jakarta mengusulkan agar Badan Pelayanan Satu Pintu Pemprov DKI Jakarta meningkatkan pelayanan publiknya dengan penempatan SDM yang berkompeten dan adanya koordinasi yang lebih baik dengan Dinas-Dinas terkait (SKPD) sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam penanganan perizinan.
"Dalam hal kebutuhan SDM, REI DKI Jakarta siap membantu/koordinasi, tentu dengan justifikasi resmi dari Pemprov DKI Jakarta," kata Amran.
Musda REI DKI Jakarta dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Saefullah, mewakili Gubernur DKI Jakarta. Pembukaan Musda REI DKI Jakarta ke-9 dihadiri unsur-unsur SKPD Pemprov REI DKI Jakarta, para pemangku kepentingan sektor perumahan, perbankan, dan diikuti oleh sekitar 500-an pengembang anggota REI DKI Jakarta.
Advertisement