Jokowi Resmikan Jalan Tol Palembang-Indralaya Seksi I

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan jalan tol Palembang-Indralaya (Palindra) Seksi I. Jalan tol ini merupakan bagian dari tol Trans Sumatera dengan panjang total sekitar 2.700 kilometer (km).

Presiden Jokowi bertolak menuju Kota Palembang, Provinsi Sumatra Selatan, pada Kamis sore ini. Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 yang membawa Kepala Negara lepas landas pukul 15.55 WIB melalui Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta.

Tiba pukul 16.45 WIB, di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II, Kota Palembang, Presiden beserta rombongan langsung menuju lokasi Pembangunan Jalan Tol Palembang- Indralaya (Palindra).

"Di sana, Presiden meninjau sekaligus meresmikan Jalan Tol Palembang-Indralaya (Palindra) Seksi I sepanjang 7 kilometer," ujar Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin‎ dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (12/10/2017).

‎Setelahnya, Presiden Jokowi akan bermalam di Kota Palembang untuk melanjutkan agenda kunjungan kerja pada Jumat 13 Oktober 2017 besok.

Turut mendampingi Presiden dalam penerbangan menuju Provinsi Sumatra Selatan adalah Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Militer Presiden Marsda TNI Trisno Hendradi, dan Komandan Paspampres Mayjen TNI (Mar) Suhartono.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan fokus membangun infrastruktur di Sumatra pada 2018 nanti. Upaya ini dilakukan untuk mewujudkan program Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam rangka mengejar ketertinggalan Indonesia dari negara lain.

“Pembangunan infrastruktur dalam era Presiden Joko Widodo bukan bertujuan bermewah-mewahan, namun untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dalam hal infrastruktur dari negara-negara lain. Infrastruktur merupakan pilihan logis dan strategis untuk meningkatkan daya saing kita,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam keterangannya, Selasa (10/10/2017).

Saat ini ranking daya saing Indonesia berdasarkan Global Competitive Index yang dikeluarkan World Economic Forum, berada pada peringket 36 atau telah meningkat dari sebelumnya di peringkat 41. Indeks daya saing infrastruktur juga meningkat dari tahun lalu ranking 60, maka tahun ini berada di ranking 52.

“Anggaran Kementerian PUPR tahun 2018 sebesar Rp 106,9 triliun. Dari jumlah tersebut, alokasi anggaran infrastruktur di Pulau Sumatera berkisar Rp 20,32 triliun,” jelas Menteri Basuki.

Nantinya dikatakan Menteri Basuki, anggaran Rp 20,32 triliun untuk Pulau Sumatera tersebut akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang mendukung ketahanan air dan pangan sebesar Rp 7,42 triliun, peningkatan konektivitas jalan dan jembatan sebesar Rp 8,86 triliun, infrastruktur Cipta Karya sebesar Rp 2,52 triliun dan pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebesar Rp 1,51 triliun.

Diakui Menteri Basuki bahwa tantangan disparitas di Pulau Sumatera masih besar dimana kegiatan ekonomi masih dominan di bagian timur dibandingkan barat. Hal ini juga terkait dengan kondisi geografis Pulau Sumatera, dimana potensi kebencanaan menjadi perhatian dalam membangun infrastruktur.

“Namun tantangan tersebut harus kita jawab dengan tepat. Dibangunnya jalan tol di pesisir timur Sumatera, akan diikuti pembangunan ruas tol penghubung (feeder) seperti Tol Padang-Pekanbaru dan Bengkulu-Palembang,” tambahnya.

Jalan tol Trans Sumatera yang terdiri dari 24 ruas dengan total panjang mencapai 2.704 km yang terdiri dari 2.004 km jalan tol di Pantai Timur dan 700 km jalan tol penghubung (feeder) diantaranya Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar, Medan-Binjai, Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi, Palembang Indralaya, dan Pekanbaru-Padang.

"Di luar APBN, kebutuhan investasi untuk pembangunan ruas tol di Sumatera mencapai Rp 130 triliun," tegas Menteri Basuki.

Dukungan infrastruktur dilakukan melalui pendekatan wilayah untuk mendukung berbagai kawasan industri melalui akses jalan, perumahan, dan jaringan air minum. Kemudian Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) seperti Danau Toba, Tanjung Kelayang dan Mandeh, dan kawasan pedesaan prioritas.

Selain itu mendukung lumbung pangan nasional di Sumatera seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan dan Lampung melalui pembangunan bendungan antara lain Rajui, Keureto, Tigadihaji, dan jaringan irigasi dalam skala masif.