PLN Targetkan Pembelian Listrik PLTS Terapung Cirata di Januari

Liputan6.com, Jakarta PT PLN (Persero) menargetkan, penandatanganan perjanjian jual beli listrik (Power Purchase Agreement/PPA), Pmbangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terapung ‎di Waduk Cirata Jawa Barat pada Januari 2018.

Direktur Pengadaan Strategis I PLN Nicke Widyawati mengatakan, PLTS terapung berkapasitas ‎200 Mega Watt (MW) tersebut dibangun anak usaha PLN, PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB) dan perusahaan listrik asal Uni Emirat Arab (UEA) Masdar.

"Berdasarkan kerjasama yang sudah ditandatangani pemerintah. Ini kita kerjasamakan dengan anak usaha PLN, PJB dengan Masdar," kata Nicke, di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (2/11/2017).

Menurut Nicke, ‎pada bulan ini PLN akan menandatangani head of agreement (hoa) pembangunan PLTS terapung di Waduk Cirata tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan PPA pada Januari 2017 dalam renewable energy forum di Arab Saudi.

"Targetnya akan kita tanda tangan hoa itu, di bulan November dan pada saat nanti ada acara renewable energy forum di Arab Saudi di awal tahun depan paling lambat PPA akan ditandatangani," jelas Nicke.

Nicke mengungkapkan, untuk harga listrik yang akan dibeli PLN dari PLTS terapung, sampai saat ini belum ada pembicaraan. Namun dia memastikan harga listriknya tidak bisa semurah di UEA sebesar US$ 2,42 sen per kilo Watt hour (kWh).

Hal tersebut diakibatkan oleh faktor alam, yaitu sinar matahari di Indonesia ‎30 persen di bawah UEA. Sehingga energi listrik yang dihasilkan tidak seoptimal di negara tersebut.

"Faktor lain energi solar di Indonesia 30 persen di bawah. Jadi nanti juga enggak bisa semurah di sana. Itu kita pahami," tutup Nicke.

PT PLN (Persero) kembali mendapatkan pinjaman dana untuk investasi dari sindikasi lembaga keuangan bank dan non-bank nasional dengan total Rp 16,3 triliun. Skema kredit tersebut terbagi dua yaitu konvensional Rp 12 triliun dan syariah, masing-masing sebesar Rp 12 triliun dan syariah Rp 4,3 triliun.

‎Direktur Utama PLN Sofyan Basir mengatakan, perolehan pinjaman tersebut merupakan bentuk nyata kepercayaan lembaga keuangan nasional bank dan non-bank terhadap pengelolaan keuangan PLN yang tetap baik, meski sedang melakukan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.

‎"Pinjaman berjangka waktu 10 tahun tersebut akan digunakan untuk mendanai proyek infrastruktur ketenagalistrikan yang masuk dalam program kelistrikan 35 ribu Mega Watt (MW)," kata Sofyan, di Jakarta, Kamis (2/11/2017).

Menurut Sofyan, kredit investasi dengan skema syariah sebesar Rp 4,3 triliun ini merupakan yang pertama bagi PLN dan sekaligus yang terbesar di Indonesia. Hal ini menunjukkan adanya dukungan nyata industri keuangan syariah terhadap pembangunan infrastruktur kelistrikan, dan bukti bahwa PLN ikut berperan dalam mendorong perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia.

“untuk pertama kalinya PLN melakukan penandatanganan kredit investasi skema syariah, Ini merupakan kredit investasi skema syariah yang terbesar di Indonesia dan semoga memberikan barokah pada PLN dalam membangun infrastruktur kelistrikan dan semakin mendorong perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia.” ucap Sofyan.

‎Seiring dengan kemajuan Program 35 ribu MW, kebutuhan investasi PLN di tahun 2017 diperkirakan akan terealisasi sekitar Rp 86 triliun, meningkat sebesar 43 persen, jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2016. Realisasi investasi ini juga mendorong tercapainya rasio elektrifikasi nasional sebesar 93 peren pada September 2017.

Total aset PLN per 30 September 2017 sebesar Rp 1.312 Triliun, meningkat sebesar 3 persen dibandingkan pada 31 Desember 2016 sebesar Rp 1.274 Triliun.