Jokowi Minta Kementerian Efisiensi Belanja dan Rapat

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan perlu jajaran pemerintah, baik pusat dan daerah untuk perkuat sinkronisasi, harmonisasi, keterpaduan serta sinergi antara kegiatan yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (ABPN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dana transfer ke daerah dan dana desa.

"Ini harus sambung, harus terintegrasi. Kalau tidak ini, saya ulang lagi, bangun bendungan, bangun waduk, waduknya ada irigasinya enggak ada. Ini enggak satu dua. Jangan kita ulang sekali lagi yang seperti ini," ujar Jokowi saat penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2018, seperti dikutip dari laman Setkab, Kamis (7/12/2017).

Jokowi juga meminta agar dilakukan perencanaan anggaran yang fokus, peningkatan belanja publik, dan penuhi belanja mandatori yang berkaitan dengan belanja pendidikan, kesehatan dan lain-lain.

Dalam kesempatan itu, Jokowi juga meminta agar Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD harus disahkan tepat waktu, melakukan efisiensi belanja operasional, belanja modal, belanja pegawai, perjalanan dinas dan rapat-rapat.

"RKA K/L, hampir 90 persen kita seperti ini. Model-model seperti ini harus berhenti, harus dihentikan," kata Jokowi.

Jokowi juga mengingatkan, agar dana desa melalui kegiatan swakelola yang bersifat padat karya dilakukan dengan skema cash for work. Yang terakhir, Jokowi mengingatkan pada 2018 adalah tahun yang penuh dengan rencana strategis, ada Pilkada serentak dan Asian Games.

"Oleh sebab itu, kita semua harus fokus bekerja. Saya minta supaya terus meningkatkan koordinasi di seluruh jajaran," kata Jokowi.

Penyerahan DIPA 2018 itu dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, para pimpinan lembaga negara, para menteri Kabinet Kerja, para pimpinan lembaga pemerintah non kementerian, para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, serta pejabat eselon I dari seluruh K/L.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah untuk menyederhanakan proses pencairan dana yang masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APB‎N). Hal tersebut setelah dirinya mendapatkan keluhan dari guru-guru di daerah.

Jokowi mengatakan, dalam mengeksekusi anggaran yang telah dialokasikan dalam APBN, para pimpinan kementerian/lembaga (K/L) dan daerah harusnya berorientasi pada hasil, bukan lagi pada prosedur. Sebab, jika selalu mengutamakan prosedur, proses pencairan dananya akan membutuhkan proses yang panjang.

‎"Saya minta pada seluruh menteri, lembaga, pemerintah daerah, untuk terus melakukan penyederhanaan dalam pelaksanaan APBN. Sehingga orientasinya adalah hasil bukan orientasinya prosedur," ujar dia di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu 6 Desember 2017.

Jokowi bercerita, ‎saat menghadiri peringatan Hari Guru Nasional di Bekasi beberapa waktu lalu, dirinya banyak mendapatkan keluhan dari para guru. Para guru tersebut mengeluh soal rumitnya proses administrasi atau prosedur untuk pencairan tunjangan, kenaikkan pangkat, sertifikasi, dan sebagainya.

"Beliau-beliau menyampaikan, Pak kita ini jadi tidak konsentrasi urusan belajar mengajar tapi justru habis tenaga kita untuk ngurusi administrasi, prosedur yang tadi saya sampaikan," kata dia.

Jokowi menuturkan, keluhan yang disampaikan oleh para guru ini hanya contoh kecil dari rumitnya pencairan dana di K/L dan daerah. Jika terus seperti ini, kata dia, maka tenaga dan pikiran para pegawai negeri sipil (PNS) hanya habis untuk mengurus pencairan dana.

"Ini saya kira tidak hanya untuk urusan guru saja tapi urusan-urusan yang lain kita masih terbelit dengan yang seperti ini. Menghabiskan waktu, menghabiskan tenaga, menghabiskan pikiran, hanya ruwet muter-muter di urusan-urusan ini. Yang sampai hari ini belum bisa kita potong. Oleh sebab itu segera semuanya, dari pusat, sampai ke daerah, sederhanakan ini," ujar dia.