REI Pacu Pasokan Rumah Rakyat pada 2018

Liputan6.com, Jakarta - Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) menyambut positif dan mengapresiasi terobosan yang dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) yang mempercepat pelaksanaan Perjanjian Kerja sama Operasional (PKO) dengan 40 bank pelaksana KPR Sejahtera FLPP tahun 2018.

Langkah tersebut diharapkan mendorong pengembang untuk lebih cepat melakukan pembangunan, sehingga pencapaian Program Sejuta Rumah (PSR) tahun depan diprediksi lebih besar.

PKO yang dipercepat pada akhir tahun ini adalah tonggak sejarah, karena biasanya dilakukan pada awal tahun. REI menganggap ini satu terobosan luar biasa yang dilakukan pemerintah dalam mempercepat program sejuta rumah.

"Apalagi PKO kali ini menggandeng lebih banyak bank nasional dan bank daerah, sehingga konsumen memiliki lebih banyak pilihan dan realisasi akan bertambah, ungkap Ketua Umum DPP REI, Soelaeman Soemawinata, seperti ditulis Sabtu (23/12/2017).

Dia menambahkan, selama ini PKO dengan bank pelaksana dilakukan setelah bulan Januari setiap tahunnya. Akibatnya perbankan baru dapat menyalurkan subsidi KPR FLPP dan Subsidi Selisih Bunga (SSB) setelahnya. Kondisi tersebut, ungkap Eman (demikian dia sering dipanggil), membuat pengembang harus puasa akad kredit 2-4 bulan setelah PKO ditandatangani.

Namun dengan ditandatanganinya PKO di akhir 2017, maka perbankan setelah Februari 2018 diharapkan sudah dapat menggulirkan dana FLPP dan SSB sehingga produktivitas pasokan juga bertambah.

Jadi dari sisi pengembang PKO yang dilaksanakan lebih awal ini menjadi semangat untuk terus membangun karena ada satu kepastian, sedangkan bagi masyarakat akan lebih banyak bank yang menjadi pilihan untuk memperoleh KPR bersubsidi.

REI tahun ini meyakini target pembangunan 200 ribu unit yang dicanangkan sejak awal tahun bakal terlampaui. Jelang penutupan tahun 2017, asosiasi tertua dan terbesar di Indonesia tersebut menyebutkan realisasi pembangunan sudah melewati 200 ribu unit.

"Angka persisnya kami akan publish nanti di Januari ya, karena sekarang pendataan dan laporan dari daerah-daerah masih berlangsung. Kami kejar terus sehingga awal tahun depan sudah diperoleh angka pastinya, termasuk target di 2018," papar Eman.

Terkait target pembangunan pada tahun depan, REI optimistis akan meningkat karena dengan PKO lebih awal maka target setiap daerah juga dipastikan bakal bertambah.

Hal senada diungkapkan Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR, Lana Winayanti. Dia menegaskan dengan semakin banyaknya bank yang ikut menyalurkan subsidi, maka akses masyarakat untuk memperoleh KPR FLPP dan SSB semakin banyak.

"Dari sisi jumlah bank penyalur, tahun depan lebih banyak. Kalau di 2017 hanya 33 bank pelaksana, maka nanti menjadi 40 bank pelaksana," ungkap Lana.

Dia memastikan anggaran subsidi sudah bisa cair pada awal tahun depan, sehingga pemerintah juga memprediksi realisasi PSR di 2018 akan meningkat.

Disebutkan, dana FLPP yang akan disalurkan pada 2018 mencapai Rp 4,5 triliun, terdiri dari Rp 2,2 triliun anggaran Kementerian PUPR serta Rp 2,3 triliun dari optimalisasi pengembalian pokok.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Apresiasi Pengembang

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono menyampaikan terimakasih kepada pengembang dan asosiasi terutama REI yang sudah memberikan perhatian dan fokus pada pembangunan rumah rakyat dengan slogan REI Garda Terdepan Membangun Rumah Rakyat. Dia berharap sinergi ini bisa terus berlanjut tidak hanya dari sisi kuantitas, namun juga kualitasnya.

"Ke depan pemerintah akan menekan perlindungan kepada konsumen. Banyak sekali komplain kepada pengembang yang saya terima, banyak aduan. Misalnya sudah akad, tetapi rumah belum dibangun. Karena program ini pakai dana FLPP, maka ada uang negara di situ, jadi saya bertanggungjawab," tegas Menteri Basuki.

Nantinya, lanjut dia, pengembang yang boleh melakukan pengembangan harus sudah teregistrasi. Pemerintah akan memilah-milah mana pengembang yang kredibel dan punya track record baik, sehingga bank juga lebih nyaman untuk bekerja sama. Kemudian kepada PDPPP, selain menyalurkan kredit subsidi, juga harus bertanggungjawab mengawasi pembangunan fisik rumahnya karena ada laporan banyak rumah yang sudah dibangun ternyata tidak dihuni. (*)