Pemerintah Bangun Asrama dan Layanan Kesehatan di Papua

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas bekerja sama dengan Indonesian American Society of Academics (IASA) akan melakukan pengembangan sekolah berpola asrama dan pelayanan kesehatan jarak jauh (telemedicine). Program ini ditujukan untuk Provinsi Papua dan Papua Barat.

Kesepakatan kerja sama itu tertuang dalam bentuk penandatanganan Naskah Perjanjian Kerja Sama antara Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro dan Edward Wanandi, Chairman IASA di Gedung Bappenas, Jakarta, Rabu (7/2/2018).

Edward Wanandi mengatakan, ide pengadaan sekolah asrama dan telemedicine di tanah Papua ini muncul pada 2016 sebagai bentuk tantangan dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) pada saat itu, Luhut Binsar Pandjaitan.

"Luhut pada saat itu berkata, Polhukam sedang konsentrasi dengan pembangunan di Papua secara holistik. Lalu dia bertanya kepada saya, apakah kawan-kawan diaspora (Indonesian Diaspora Network Global) bisa ikut memberi bantuan ke sana?" tutur Edward di Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Rabu (7/2/2018).

Tantangan tersebut kemudian dijawab lewat bentuk kerja sama dengan pemerintah melalui Kementerian PPN/Bappenas. Lokasi pembangunan sekolah asrama dan telemedicine akan dimulai di tiga kabupaten, yakni Kabupaten Jayapura, Kabupaten Merauke, dan Kabupaten Nabire.

Sementara itu, Bambang Brodjonegoro menyampaikan, ruang lingkup kerja sama ini sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

"Apa yang PPN/Bappenas dan IASA lakukan ini sejalan dengan Inpres Nomor 9 Tahun 2017, yaitu mengenai peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, peningkatan jaminan sosial dan kesejahteraan sosial, pengembangan ekonomi lokal, penyediaan infrastruktur dasar, peningkatan konektivitas, serta peningkatan tata kelola," paparnya.

Terkait anggaran, Bambang melanjutkan, pemberian anggaran dana dari pemerintah untuk pembangunan Papua pada 2016 yang sebesar Rp 85,7 triliun dapat dimaksimalkan lewat pengadaan program ini.

"Kita ingin alokasi anggaran untuk Papua yang pada 2016 benar-benar tersebar dengan baik sesuai kebutuhan kabupaten-kabupaten yang ada di Papua. Kita tidak ingin dana itu menumpuk di kabupaten tertentu saja," terang Bambang.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro memastikan ibu kota baru akan berada di luar Jawa. Namun, Bambang belum mau mengungkapkan lebih lanjut daerah mana saja yang dipilih sebagai calon ibu kota.

"Daerahnya A, B, C. Tidak bisa saya sebutkan, yang pasti di luar Jawa," ujar dia pada 13 Desember 2017. 

Jauh sebelumnya, Bambang juga pernah menyebut Kalimantan menjadi daerah yang cocok sebagai ibu kota negara.

"Yang pasti di luar Jawa. Kemungkinan besar di Pulau Kalimantan, tapi spesifiknya di mana, itu yang akan difinalkan," Bambang menerangkan.

Bambang menjelaskan, Jakarta akan tetap menjadi pusat ekonomi, bisnis, dan keuangan. Adapun ibu kota baru Indonesia akan digantikan di Kalimantan. Hal ini layaknya di negara lain, seperti Amerika Serikat (AS) dan Brasil.

"Jakarta tetap jadi pusat ekonomi, bisnis, dan keuangan, sedangkan ibu kota baru Kalimantan jadi pusat administrasi pemerintahan, seperti New York dan Washington DC di AS, serta Brazilia dan Sao Paulo di Brasil," ucapnya.

Bambang juga memastikan bahwa kajian pemindahan ibu kota ini akan selesai pada Desember tahun ini. Dalam kajian pemindahan ibu kota tersebut, selain lokasi, ada pula skema pembiayaan dan perkiraan kebutuhan, serta lainnya. Namun, Bambang memastikan belum sampai tahap desain kotanya.

Bambang menargetkan, penyelesaian kajian atau studi ini tuntas pada akhir Desember 2017. Selanjutnya hasil dari kajian pemindahan ibu kota akan dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Akhir Desember ini selesai. Kemudian saya lapor ke Presiden dulu," papar Bambang.