Ratu Maxima Prihatin Banyak Rakyat RI yang Belum Punya Rekening Bank

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima kunjungan kehormatan Utusan Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Inklusi Keuangan atau United Nations Secretary General's Special Advocate (UNSGSA) for Financial Inclusion, Ratu Maxima di Istana Merdeka.

Dalam kesempatan tersebut, Ratu Maxima mengatakan, sejauh ini Indonesia telah mengalami perkembangan yang besar dalam hal inklusi keuangan.

"Saya sangat senang Indonesia sudah melakukan banyak perkembangan dalam isu ini dan ini tentu karena komitmen dan kepemimpinan Pak Darmin dan Pak Presiden," ujar Ratu Maxima di Istana Merdeka, Selasa (13/2/2018).

Namun demikian, lanjut Maxima, dirinya melihat masih banyak masyarakat Indonesia yang belum memiliki akses ke rekening bank atau layanan keuangan, terutama di daerah pinggiran. Sebagian besar masyarakat tersebut merupakan petani.

"Maka kita perlu benar-benar mengembangkannya dan berupaya besar menyelesaikan masalah ini. Perkembangan teknologi akan memainkan peran sangat penting karena kita benar-benar butuh untuk membuat produk keuangan menjadi terjangkau hingga ke daerah pinggiran sehingga produk keuangan harus bisa disederhanakan dan tidak menyulitkan," kata Ratu Maxima.

Selain itu, dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi dan Ratu Maxima juga membahas soal penyederhanaan sistem keuangan dan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan jasa keuangan.

"Saya melihat ke depan untuk melanjutkan kerja sama dengan pemerintah dan juga sektor swasta bukan hanya dengan perbankan BUMN, tapi juga bank lain. Dan juga tentang layanan non-keuangan yang bisa dilibatkan untuk berusaha keras sehingga bisa benar-benar menjangkau masyarakat Indonesia," ungkap dia.

Ratu Maxima juga yakin peringkat Indonesia dalam hal inklusi keuangan akan meningkat di tahun ini. Laporan terkait hal tersebut akan dikeluarkan pada April 2018.

"Saya sangat yakin pada April nanti kita akan memiliki angka terbaru tentang perkembangan inklusi keuangan. Kita melihat ada dobel digit pertumbuhan di Indonesia. Ini perkembangan yang sangat baik dan banyak regulasi yang sebenarnya sudah selesai dilakukan seperti pengubahan regulasi yang menyebabkan pertumbuhan ini," tandas dia.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan, dalam 1,5 tahun terakhir, pemerintah gencar mengejar peningkatan inklusi keuangan di Tanah Air.

Hal tersebut seiring dengan Kunjungan Kehormatan Utusan Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Inklusi Keuangan, Ratu Maxima ke Indonesia pada September 2016.

‎"Jadi memang kita sejak 18 bulan lalu Ratu Maxima datang ke sini kita tengah menyiapkan, mengembangkan dengan cepat keuangan inklusif. Kita berangkat dari posisi yang masih agak tertinggal dari banyak negara lain. Dan sejak 18 bulan lalu kita sudah mengembangkan beberapa program," ujar dia.

Sejumlah program pemerintah dalam mendorong inklusi keuangan, antara lain melalui Program Keluarga Harapan (PKH) di mana penerima manfaatnya mendapatkan bantuan tidak secara langsung, tetapi melalui rekening di bank.

"Yang Bapak Presiden Jokowi kembangkan ada program PKH dan itu pakai rekening, bantuan itu angkanya 6 juta keluarga," kata dia.

Selain itu, juga ada program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT), di mana penerima mencapai 1,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Bantuan tersebut juga disalurkan melalui rekening penerima di perbankan.

‎"Kemudian ada yang namanya bantuan nontunai yang baru kita kerjakan 1,3 juta. Kemudian ada yang namanya program KUR dan itu semua ke rekening. Tidak lagi seperti dulu orang pinjam apa gitu tidak melalui (langsung), sekarang malah arahnya kita pakai kartu, kemudian ada program BPJS pakai rekening," jelas dia.

Menurut Darmin, program-program bantuan tersebut akan terus diarahkan melalui pemanfaatan rekening di perbankan dan kartu.

"Sehingga kalau dikumpulkan selama 1,5 tahun ini, itu sudah mendorong terciptanya beberapa pemikiran. Ada PKH, Rastra meski baru 1,2 juta, tahun ini target kita 10 juta. Jadi itu saja sudah 16 juta, kemudian ada KUR 4 juta, sudah 20 juta. Kemudian ada program untuk bantuan beasiswa dan sebagainya, itu ada 18 juta dan seterusnya," ungkap dia.

Dengan demikian, lanjut Darmin, peningkatan inklusi keuangan, khususnya bagi masyarakat terpencil dan terbawah bisa terlaksana secara cepat. Pemerintah menargetkan tingkat inklusi keuangan di Indonesia bisa setara dengan negara lain, seperti India pada 2019.

"Sehingga di 2019 kita targetnya tingkat inklusi keuangan kita akan sama dengan negara-negara lain yang sudah selama ini lebih maju dari kita, misalnya India dan negara-negara yang lain," tandas dia.