Prabowo Beri Kesempatan Koruptor Tobat Asal Kembalikan Uang Curian, Peluang dan Payung Hukumnya?

Hampir 100 Persen Wilayah RI Nikmati Listrik di 2019

Pemerintah menargetkan rasio elektrifikasi 99,9 persen pada 2019.

oleh Pebrianto Eko Wicaksono diperbarui 06 Mar 2018, 17:37 WIB

Diterbitkan 06 Mar 2018, 17:37 WIB

Warga Tabrauw, Papua Barat yang menikmati listrik.

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah menargetkan pemerataan kelistrikan (rasio elektrifikasi) mencapai 99,9 persen Indonesia pada 2019. Hal ini seiring dengan peningkatan pembangunan infrastruktur listrik di Tanah Air.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan mengatakan, realisasi rasio elektrifikasi sudah mencapai 95,35 persen pada tahun lalu. Capaian ini melampaui target yang ‎ditetapkan 92,75 persen.

"Ternyata tahun lalu yang kita capai 95,35 persen pertama kali dalam sejarah kita mencapai rasio elektrifikasi 4 persen di atas target," kata Jonan dalam sebuah diskusi, di Jakarta, Selasa (6/3/2017).

Jonan melanjutkan, pada tahun ini rasio elektrifikasi ditargetkan 97,5 persen. Sedangkan pada 2019, target rasio elektrifikasi mencapai 99,9 persen. Tujuannya untuk mewujudkan sila ke-5 Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Tahun ini 97,5 persen, kami revisi ini yakin bisa tercapai saya yakin kalau speed-nya PLN tercapai. Target nasional 2019 sebesar 99,9 persen, tuturnya.

Untuk merealisasikan target kelistrikan tersebut, Jonan tidak hanya mengandalkan PT PLN (Persero). Instansinya juga ikut membantu dengan membagikan lampu tenaga surya di wilayah terluar, terdepan, dan terpencil (3T).

"Pada rasio elektrifikasi ini, pemerintah membantu daerah sangat terpencil, tapi kalau pengadaan listrik sendiri PLN. Kita bantu 400 ribu rumah dengan home solar system untuk yang terpencil," tandasnya.

Tonton Video Pilihan di Bawah Ini:

Menteri Jonan: Tarif Listrik Tidak Akan Naik sampai 2019

Menteri Jonan: Jaringan Gas Diutamakan Bagi Perumahan Sederhana

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengatakan rencana pembangunan jargas diprioritaskan pada perumahan sederhana.

Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan menegaskan, tarif listrik tidak akan mengalami kenaikan sampai akhir 2019. Hal ini untuk menjaga agar tarif listrik tetap terjangkau.

Jonan mengaku telah mendiskusikan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai tarif listrik yang dibebankan masyarakat. Dari pembicaraan tersebut, pemerintah berusaha agar tarif listrik tidak mengalami kenaikan sampai akhir 2019.

"Pemerintah harus berusaha menjaga, agar tarif listrik tetap, diusahakan jangan menaikkan tarif listrik sampai akhir 2019," kata Jonan dalam acara Sustainable Off-grid Electrification and Renewable Energy Opportunities In Indonesia, di Jakarta, pada 22 Februari 2018.

Jonan pun menegaskan, keputusan tersebut tidak dipengaruhi oleh momen pemilihan presiden yang ‎akan diselenggarakan pada 2019, tetapi agar masyarakat tetap menikmati listrik dengan tarif terjangkau.

"Jika anda bertanya kepada saya apakah karena pemilihan presiden yang akan datang‎? Saya tidak berpikir begitu. Itu karena kita menganggap keterjangkauan atau daya beli masyarakat," ungkapnya.

Jika keputusan tersebut benar dilaksanakan, maka golongan tarif pelanggan bersubsidi:

1. Rumah tangga 450 Volt Ampere (VA), tetap sebesar Rp 415 untuk pemakian listrik per kilo Watt hour (kWh).

2. Rumah tangga 900 VA tidak mampu, tetap sebesar Rp 586, untuk pemakaian listrik per kWh.

Sedangkan untuk golongan pelanggan yang tidak disubsidi, tarif listrik yang akan dikenakan sebagai berikut:

Tegangan Rendah (TR) Rp 1.467,28 per kilo kWh, golongan 900 VA Rumah Tangga Mampu (RTM) Rp 1.352 per kWh, tarif listrik Tegangan Menengah (TM) Rp 1.114,74 per kWh, tarif listrik Tegangan Tinggi (TT) Rp 996,74 per kWh, dan tarif listrik di Layanan Khusus Rp 1.644,52 per kWh.

Lanjutkan Membaca ↓