Menteri Basuki: India, Korsel, Taiwan Minat Garap Proyek Infrastruktur di RI

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah mengajak para investor dari berbagai negara untuk membiayai pembangunan infrastruktur di Indonesia. Saat ini, investor dari India, Korea Selatan, Taiwan, dan negara lain tertarik untuk menanamkan modalnya dalam sejumlah proyek infrastruktur di Tanah Air. 

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, supaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak terbebani dengan banyaknya proyek infrastruktur yang harus dibangun, kerja sama dengan pihak swasta, baik dari dalam maupun luar negeri sangat penting. 

"APBN itu bukan omzet, APBN itu tugas. Jadi apa pun yang ditugaskan pada APBN ya harus saya terima. Saya enggak pernah minta uang," tegas dia di Gedung Kementerian PUPR, Jakarta, Selasa (20/3/2018).

Basuki menambahkan, selain India, sudah banyak investor asing yang berniat menanamkan modalnya untuk proyek infrastruktur di Indonesia, salah satunya Korea Selatan. Dia menjelaskan, investor Negeri Ginseng kini sedang mencari negara mana saja yang bisa menjadi target investasinya.

Selain Korea Selatan (Korsel), sambungnya, ada banyak calon potensial investor proyek infrastruktur dari negara lain.

"Ada banyak, Taiwan juga ada yang berminat. Jadi ada saja," ujarnya.

Saat ini, promosi untuk menarik investasi ada di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Sementara tugas kementerian/lembaga lain yang terkait adalah membenahi perizinan dan regulasi untuk memudahkan investor berinvestasi di Indonesia.

"Makanya kami di kementerian-kementerian ini diminta oleh Presiden (Jokowi) untuk merelaksasi regulasinya. Karena banyak yang mau investasi, tapi terhambat oleh regulasi-regulasi itu," tugas Basuki Hadimuljono. 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melelang 5.269 paket proyek infrastruktur senilai Rp 36,4 triliun melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). Pelelangan paket itu terhitung hingga 7 Maret 2018.

Jumlah tersebut mewakili 68,5 persen dari rencana target lelang yang terekam dalam Sistem Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Kementerian PUPR, yakni sebanyak 7.688 paket sebesar Rp 52,9 triliun.

Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR Endra Atmawidjaja menuturkan, sejumlah paket yang telah dilelang, yaitu 1.581 paket senilai Rp 10,6 trilun telah dilakukan penandatanganan kontrak.

"Sebanyak 1.360 paket telah ditetapkan pemenang lelang, dan sisanya masih dalam tahapan masa pengumuman dan evaluasi penawaran lelang," ujarnya di Jakarta, Kamis (8/3/2018).

Dari 5.269 paket yang telah dilelang, 91,3 persennya adalah paket yang berada di empat Direktorat Jenderal (Ditjen), yaitu Ditjen Bina Marga sebanyak 1.651 paket senilai Rp 21 triliun, Ditjen Sumber Daya Air sebanyak 1.868 paket senilai Rp 6,6 triliun.

Selain itu, Ditjen Cipta Karya sebanyak 1.229 paket senilai Rp 4,7 triliun, dan Ditjen Penyediaan Perumahan sebanyak 395 paket senilai Rp 3,7 triliun.

Kebijakan pemaketan Kementerian PUPR sebesar 90 persen diperuntukkan bagi kontraktor skala kecil-menengah dan jasa konsultan swasta.

Selain itu, Kementerian PUPR terus melakukan pembinaan terhadap para penyedia jasa konstruksi kecil dan menengah untuk tumbuh.

Kesempatan lebih besar juga diberikan kepada para perusahaan konstruksi (kontraktor dan konsultan) swasta nasional dan lokal untuk meningkatkan kemampuannya melalui keterlibatan proyek dengan nilai paket besar melalui kebijakan Kerjasama Operasi (KSO) dengan BUMN.

Dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018, porsi belanja modal dan belanja barang berkarakter belanja modal di Kementerian PUPR mencapai 81 persen, atau Rp 88 triliun dari total alokasi keseluruhan sebesar Rp107,38 triliun.