Ada Insiden di Proyek Infrastruktur, DPR Panggil Menteri PUPR

Liputan6.com, Jakarta - Komisi V DPR menggelar rapat kerja dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk membahas insiden kecelakaan konstruksi yang terjadi pada proyek infrastruktur.

Rapat tersebut dihadiri Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan dipimpin Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemi Prancis. Dalam rapat itu, Basuki menuturkan terjadi 15 insiden kecelakaan konstruksi di proyek infrastruktur. Kejadian itu pada periode Agustus 2017-Februari 2018.

“Hal ini dengan 13 kecelakaan konstruksi dan dua kecelakaan pascakonstruksi,” ujar Basuki di Gedung DPR, Rabu (21/3/2018).

Sementara itu, Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemi Prancis menuturkan, banyak kecelakaan konstruksi yang terjadi mencerminkan proyek infrastruktur yang ditangani pemerintah tidak mengindahkan standard operational procedure (SOP) yang ada. Pihaknya pun prihatin dengan kejadian kecelakaan kerja di proyek infrastruktur tersebut.

"Kami prihatin sekaligus juga menyesalkan semoga kejadian serupa tidak akan terjadi kembali. Insiden atau kejadian ini menimbulkan kesan bahwa proyek-proyek yang ditangani pemerintah dikerjakan terburu-buru tanpa mengikuti SOP,” ujar dia.

Fary menuturkan, 12 insiden kecelakaan terjadi dalam enam bulan terakhir di proyek infrastruktur. Kejadian kecelakaan kerja di proyek infrastruktur itu dari proyek light rail transit (LRT) di Palembang.

"Kemudian beton lepas dari crane (LRT Jakarta) pada November hingga jatuhnya besi hollow kemarin ini,” tutur dia.

Melihat kondisi itu, ia menegaskan perlu peningkatan dalam hal pengawasan untuk menjamin keselamatan dan keamanan masyarakat.

"Pengawasan perlu ditingkatkan dalam kegiatan konstruksi. Hal ini untuk menjamin keselamatan dan keamanan yang baik dalam masa konstruksi ataupun pasca konstruksi.  Kami ingin mendengarkan langkah-langkah yang telah diambil pemerintah dalam menangani masalah ini," tambah dia.

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melelang 5.269 paket proyek infrastruktur senilai Rp 36,4 triliun melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). Pelelangan paket itu terhitung hingga 7 Maret 2018.

Jumlah tersebut mewakili 68,5 persen dari rencana target lelang yang terekam dalam Sistem Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Kementerian PUPR, yakni sebanyak 7.688 paket sebesar Rp 52,9 triliu

Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR Endra Atmawidjaja menuturkan, sejumlah paket yang telah dilelang, yaitu 1.581 paket senilai Rp 10,6 triliun telah dilakukan penandatanganan kontrak.

"Sebanyak 1.360 paket telah ditetapkan pemenang lelang, dan sisanya masih dalam tahapan masa pengumuman dan evaluasi penawaran lelang," ujarnya di Jakarta, Kamis 8 Maret 2018.

Dari 5.269 paket yang telah dilelang, 91,3 persennya adalah paket yang berada di empat Direktorat Jenderal (Ditjen), yaitu Ditjen Bina Marga sebanyak 1.651 paket senilai Rp 21 triliun, Ditjen Sumber Daya Air sebanyak 1.868 paket senilai Rp 6,6 triliun.

Selain itu, Ditjen Cipta Karya sebanyak 1.229 paket senilai Rp 4,7 triliun dan Ditjen Penyediaan Perumahan sebanyak 395 paket senilai Rp 3,7 triliun.

Kebijakan pemaketan Kementerian PUPR sebesar 90 persen diperuntukkan bagi kontraktor skala kecil-menengah dan jasa konsultan swasta.