Kepala Bappenas Promosikan Peluang Investasi RI di Dubai

Indonesia juga masuk dalam tiga besar negara tujuan investasi yang menarik di Asia.

oleh Ilyas Istianur Praditya diperbarui 11 Apr 2018, 19:12 WIB
Diterbitkan 11 Apr 2018, 19:12 WIB
Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro. (Dok Bappenas)
Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro. (Dok Bappenas)

Liputan6.com, Jakarta Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mewakili pemerintah pada Annual Investment Meeting (AIM) di Dubai World Trade Centre, 9 - 10 April. AIM merupakan forum investasi internasional yang diselenggarakan atas prakarsa dari Menteri Ekonomi United Arab Emirates.

AIM edisi ke-8 mengusung tema "Linking Developed and Emerging Markets through FDI: Partnerships for Inclusive Growth & Sustainable Development" dan bertujuan untuk mempromosikan strategi dalam menarik investasi asing.

Dalam event tersebut, Bambang menjadi pembicara bertema "Public Private Partnership for Public Infrastructure Development". Di tempat ini, dia memaparkan peluang investasi di Indonesia.

“Indonesia merupakan pasar ekonomi yang potensial di Asia. Berdasarkan sumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia berada pada peringkat 15 dalam perekonomian dunia," kata dia, Rabu (11/9/2018).

Berdasarkan sumber dari PWC, Indonesia berada di peringkat keempat dalam perkembangan infrastruktur. Indonesia juga masuk dalam tiga besar negara tujuan investasi yang menarik di Asia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup tinggi dan stabil mencapai 5,4 persen pada tahun 2018.

"Hingga saat ini, realisasi investasi United Arab Emirates di Indonesia berada di peringkat ke-27, yang meliputi sektor pertanian, perhotelan, transportasi, kawasan industri, dan telekomunikasi,” jelas Bambang Brodjonegoro.

Dia turut memaparkan skema kerja sama pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan Pembiayaan Infrastruktur Non Anggaran Pemerintah (PINA) sebagai alternatif pembiayaan dalam pembangunan infrastruktur publik di Indonesia.

Saat ini terdapat 19 sektor yang dapat dikerjasamakan pemerintah Indonesia melalui skema KPBU, meliputi: sektor konektivitas, perkotaan, dan sosial.

 

Skema PINA

PHOTO:  Kepala Bappenas Bahas Pengentasan Kemiskinan di World Bank Annual Meeting
Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro (kedua kiri) mengatakan penerapan SDGs menjadi semakin efektif apabila disesuaikan dengan keunikan berbagai negara di World Bank Annual Meeting di Washington DC, Kamis (12/10). (Liputan6.com/Pool/Bappenas)

Bambang mengatakan, Kementerian PPN/Bappenas telah menginisiasi terbentuknya Kantor Bersama KPBU (PPP Joint Office) sebagai one stop service, dan menjadi forum koordinasi antarpemangku kepentingan KPBU di tingkat pemerintah pusat yang beranggotakan tujuh kementerian/lembaga.

Skema PINA memiliki tiga fungsi utama. Pertama, fungsi fasilitasi untuk memfasilitasi proyek-proyek untuk mencapai tahap financial close, serta memberikan saran penstrukturan proyek dan pembiayaan.

Kedua, fungsi ekosistem untuk membangun iklim investasi infrastruktur melalui pengkajian regulasi serta percepatan implementasi instrumen creative financing.

Ketiga, fungsi pipelining untuk mempersiapkan daftar proyek yang siap ditawarkan kepada investor serta potensial investor yang akan berinvestasi.

Saat ini PINA Center yang berada di Kementerian PPN/Bappenas berperan untuk memberikan informasi perkembangan proyek-proyek kepada para investor dalam rangka mewujudkan iklim investasi yang dapat mendorong peningkatan investasi di Indonesia.

“Diharapkan melalui alternatif skema pembiayaan KPBU dan PINA, gap pembiayaan dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia dapat dipenuhi,” pungkas beliau.

Forum AIM ini dihadiri oleh perwakilan pemerintah dan investor dari negara-negara Asia, Eropa, Afrika, dan Amerika.

Selain Menteri Bambang, hadir sebagai pembicara: Cheremin Sergey (Minister, Head of Department for Foreign Economic Activity and International Relations, Moscow City Government, Rusia), Manuel Cary (Partner, The Transport Infrastructure Investment Company, Portugal), dan Pedro Neves (Leader, UN Taskforce for PPPs, Portugal). Bertindak sebagai moderator dalam sesi 8 adalah Kai Hammerich (President, KA Foreign Investment Corporation Swedia). 

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya