Jembatan Widang Roboh, Satgas Cek Dampak buat Harga dan Pasokan Pangan

Liputan6.com, Jakarta - Ambrolnya Jembatan Widang yang menghubungkan Lamongan dan Tuban mendapatkan perhatian serius dari Satuan Tugas (Satgas) Pangan.

Kepala Satgas Pangan, Irjen (Pol) Setyo Wasisto mengatakan, pihaknya akan mengecek dampak Jembatan Widang yang runtuh terhadap arus pasokan bahan pangan terutama menjelang Ramadan dan Lebaran.

"Dengan adanya kejadian di Tuban akan kami perhitungkan karena di sana merupakan jalur utama distribusi dari Jatim. Kami (satgas pangan) akan melihat menganggu apa tidak," ujar dia, Jumat (20/4/2018).

Dia mengatakan pengecekan tersebut memang harus dilakukan, mengingat jembatan tersebut merupakan bagian dari jalur distribusi bahan pangan dari Jawa Timur (Jatim) ke wilayah lain hingga Jakarta.

"Telur cabai itu Jatim, Blitar. Telur, cabai, beras dari Jatim. Jatim itu penghasil beras terbesar di Indonesia. Blitar penghasil cabai cukup signifikan. Itu lebih dari 30 persen dari Blitar," ujar dia.

Meskipun hingga saat ini belum ada dampak signifikan dari ambrolnya Jembatan Widang terhadap harga pangan, namun pemerintah tetap akan melakukan berbagai langkah antisipasi.

"Kami masih menunggu keputusan Kemenhub, yang mereka mencarikan solusi. Kalau kemarin kami cek, cabai telur bisa di-supply dari Jateng (Jawa Tengah). Kalau cukup Jateng saja enggak perlu Jatim," kata dia.

Reporter: Wilfridus S.

Sumber: Merdeka.com

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) menekankan aspek pemeliharaan infrastruktur jalan dan jembatan meskipun membutuhkan biaya besar.

Hal itu mengingat ambruknya Jembatan Cincin Lama di Kabupaten Tuban yang ditaksir karena kelebihan beban. Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono mengatakan, pengendalian terkait aspek Over Dimension Over Loading (ODOL) penting demi menjaga keutuhan suatu hasil konstruksi seperti jalan raya.

"Tanpa pengendalian ODOL, kita akan kesulitan menjaga keberlanjutan jalan. Untuk itu kita siap duduk bersama dengan Kementerian Perhubungan apakah tugas pemeliharaan jalan juga mencakup jembatan timbang," ungkap dia dalam keterangan tertulis Rabu 18 April 2018.

Dia menyatakan, pengendalian ODOL dibutuhkan karena Kementerian PUPR untuk pertama kalinya akan menggunakan metode Availability Payment (AP) dalam pembangunan dan pemeliharaan jalan nasional mulai 2019.

Anggarannya sebesar Rp 5,1 triliun yang dilakukan di tiga provinsi, yakni Riau, Sumatera Selatan dan Papua.Melalui metode tersebut, pembangunan dan pemeliharaan jalan akan melibatkan pihak swasta.

Pihak swasta diberi wewenang untuk mendanai terlebih dahulu. Selanjutnya, pemerintah akan membayar tingkat layanan jalan yang diberikan per tahun.

Pada 2018, Kementerian PUPR telah mengalokasikan 57 persen dari anggaran untuk Direktorat Jenderal Bina Marga yang sebesar Rp 41,6 triliun untuk pemeliharaan jalan dan jembatan.

Upaya lainnya adalah berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan dalam pengendalian beban kendaraan melalui jembatan timbang.Sebagai contoh, Basuki menyebut pembangunan Jembatan Holtekamp di Papua sebagai proyek yang penerapannya memakai inovasi tersendiri, mulai dari pembuatan sampai pengangkutannya.

"Jembatan ini adalah jembatan pelengkung baja pertama yang dibuat utuh di tempat lain dan dikirim ke lokasi proyek menggunakan kapal sejauh 3.200 km. Hasilnya, penyelesaian jembatan bisa lebih cepat 6 bulan dari rencana awal," kata dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: