Menjaga Kedamaian Pilkada 2024, Bukan Hanya soal Amankan Daerah yang Rawan

Jokowi Gelar Sidang Kabinet Bahas RAPBN 2019

Menurut Jokowi, Indonesia masih lebih baik dibanding negara-negara lain dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global saat ini.

oleh Hanz Jimenez Salim diperbarui 18 Jul 2018, 15:50 WIB

Diterbitkan 18 Jul 2018, 15:50 WIB

Presiden Joko Widodo. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggelar sidang paripurna kabinet di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Sidang paripurna ini khusus membahas tentang Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2019.

"Yang pertama saya minta kita semuanya terus waspada dan bersiap diri dengan berbagai langkah strategis menghadapi dampak ketidakpastian global. Terutama dipicu kebijakan normalisasi moneter di Amerika Serikat maupun adanya potensi dagang, perang dagang antara Amerika dan Tiongkok," kata Jokowi saat membuka sidang kabinet di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (18/7/2018).

Menurut Jokowi, Indonesia masih lebih baik dibanding negara-negara lain dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global saat ini. Ia pun meminta seluruh jajaran menteri agar mengambil kebijakan moneter yang tepat.

"Berkaitan dengan insentif-insentif untuk investasi, insentif untuk memacu ekspor ini menjadi kunci dan satu lagi langkah-langkah terobosan dalam rangka peningkatan sektor pariwisata yang bisa mendatangkan devisa secara cepat ini juga sangat penting," ucap dia.

Kemudian, Jokowi juga meminta kepada masing-masing kementerian untuk menyelesaikan proyek strategis yang telah direncanakan pada 2018. Sehingga, proyek tersebut dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.

Harus Realistis

Ilustrasi APBN

Selain itu, dalam sidang kabinet tersebut Jokowi menyoroti penyusunan RAPBN 2019. Ia menegaskan bahwa postur anggaran pada RAPBN 2019 harus realistis dan sehat.

"Jangan sampai ada yang mengada-ada. Sehingga betul-betul bisa menguatkan pondasi perekonomian dalam negeri kita dan mampu mengantisipasi ketidakpastian perekonomian global," terang mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

Untuk di bidang pendapatan, Jokowi mengatakan bahwa reformasi perpajakan masih menjadi kunci untuk pembiayaan pembangunan nasional. Namun, harus ada sebuah instrumen untuk menjaga iklim usaha dan menggerakkan perekonomian nasional.

"Yang keempat fokus pada upaya untuk memperkuat pelaksanaan program prioritas terutama peningkatan sumber daya manusia (SDM). Peningkatan SDM melalui penguatan skill dan produktivitas SDM kita juga peningkatan di bidang pelayanan kesehatan maupun pendidikan," tandas mantan Walikota Solo ini.

Lanjutkan Membaca ↓