Sri Mulyani Minta Masalah Utang Tak Hanya Disorot soal Waktu Jatuh Tempo

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memastikan pemerintah selama ini melakukan pengelolaan utang dengan normal sama seperti yang dilakukan negara lain.

Pernyataan Sri Mulyani ini karena banyak yang menyindir soal utang pemerintah. Salah satunya dari Ketua MPR Zulkifli Hasan.

"Kalau dari sisi pengelolaan utang secara keseluruhan adalah suatu normal. Dari zaman semenjak krisis ekonomi yang tahun 1997-1998 kemudian muncul terbitnya SBN. Untuk rekapitalisasi perbankan itu, pengelolaan sebagian pembayaran cicilan, sebagian role over itu adalah suatu yang normal dilakukan di semua negara," ujar Sri Mulyani di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (20/8/2018).

Sri Mulyani juga mengatakan, pengelolaan utang seharusnya tidak hanya disoroti mengenai pembayaran yang akan jatuh tempo.

Dia meminta semua pihak melihat secara keseluruhan bagaimana kondisi dan pengelolaan utang yang dilakukan pemerintah sejauh ini.

"Yang penting bukan masalah jatuh temponya, tapi juga exposure, tapi juga keseluruhan. Jadi, kita selama market-nya confidence dan kita bisa melakukan suatu issuers dari SBN itu sudah masuk growth issuers yang kita pertimbangan tahun depan. Apakah itu sebagian akan dibayar atau sebagian di role over itu suatu yang akan terus kita lakukan dari tahun ke tahun," jelas dia.

"Sama seperti tahun 2000 sampai sekarang 2018, strategi itu tidak banyak berubah dari pemerintah ke pemerintah, dari dulu pemerintahan Bu Megawati, Pak Gus Dur kemudian sampai sekarang itu selalu kombinasi di antara itu," dia menambahkan.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut menambahkan, ke depan pemerintah akan terus mengupayakan pengelolaan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dilakukan dengan optimal. Termasuk pengelolaan defisit serta komposisi utang dalam dan luar negeri.

"Saya akan tetap melakukan yang paling penting besaran-besaran di APBN itu adalah total defisit kita, primary balanced kita, komposisi utang dalam negeri dan luar negeri, dan juga antara para investor dalam negeri dan luar negeri, ini yang kita akan terus dioptimalkan," tandasnya.

Reporter: Anggun P Situmorang

Sumber: Merdeka.com

 * Update Terkini Asian Games 2018. Mulai dari Jadwal Pertandingan, Perolehan Medali hingga Informasi Terbaru dari Arena Pesta Olahraga Terbesar Asia di Sini

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menilai ekonomi Indonesia menghadapi tiga tantangan ekonomi yang membutuhkan terobosan dari pemerintah. Salah satunya masalah pengelolaan utang.

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan menilai, pemerintah tidak bisa klaim rasio utang sekitar tiga persen adalah aman. Ini karena membayar utang Rp 400 triliun per tahun itu sangatlah besar.

"Itu setara tujuh kali dari dana yang disalurkan ke desa-desa, enam kali anggaran kesehatan," kata dia.

Ia mengatakan, negara harus menjaga stabilitas ekonomi dan mencegah krisis sejak dini. Hal tersebut menjadi penting untuk jaga ketahanan ekonomi.

"Kita perlu melakukan melakukan pengetatan prediksi-prediksi perekonomian secara cermat, terukur, dan akuntabel,” ujar dia, dalam sidang tahunan MPR, Kamis (16/8/2018).

Ia melanjutkan, prediksi ekonomi secara cermat tersebut terkait nilai tukar rupiah dalam perekonomian global. Selain itu, penguatan-penguatan di sektor industri, pembatasan arus impor, peningkatan daya saing komoditas dan daya ekspor.