Liputan6.com, Jakarta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan penerapan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam utilisasi produk dalam negeri.
Meskipun demikian, mantan Menteri Keuangan ini mengakui masih ada kendala yang menghambat penerapan kebijakan ini di lapangan.
"Kalau sekarang TKDN belum terpenuhi, ada banyak sebab. Mungkin belum timbulnya rasa saling percaya antara pemakai dengan produsennya, masalah kepercayaan ini yang banyak jadi alasan," ujar dia di Jakarta, Kamis (23/8/2018).
Advertisement
"Nanti akan kita lihat detail. Rasa trust ini yang harus dibangun," lanjut dia.
Hambatan lain, menurut Bambang, adalah belum tegasnya Pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan terkait TKDN. Ke depan aspek law enforcement bakal lebih digencarkan lagi.
"Langkah pemerintah adalah memperkuat penegakkan TKDN. Harus ada sanksinya kalau syaratnya tidak terpenuhi. Itu yang saya lihat yang menyebabkan TKDN tidak sesuai harapan," jelas dia.
Pemerintah juga tentunya akan mendorong peningkatan sektor manufaktur, terutama yang bergerak produksi barang pengganti impor. Diharapkan dengan begitu, upaya pemenuhan TKDN dapat lebih kuat lagi.
"Dari kondisi TKDN ini harusnya bisa membuat kebijakan sektor apa yang harus didorong agar bisa seusai TKDN,"Â dia menandaskan.
Â
Reporter: Wilfridus Setu Umbu
Sumber: Merdeka.com
Â
* Update Terkini Asian Games 2018 Mulai dari Jadwal Pertandingan, Perolehan Medali hingga Informasi Terbaru dari Arena Pesta Olahraga Terbesar Asia di Sini
Â
RI Bakal Genjot Komponen Lokal untuk Proyek KA Jakarta-Surabaya
Pemerintah terus diskusi agar Japan International Cooperation Agency (JICA) dapat menurunkan biaya investasi proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya.
Menanggapi hal ini, Direktur Jenderal Perkerataapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Zulfikri menyatakan, pemerintah Jepang terlebih dahulu akan melakukan persiapan untuk survei (praparatory survey). Hal ini, kata Zulfikri, agar dapat ditentukan biaya yang laik untuk proyek tersebut.
"Kemarin kita lakukan feasibility study dan dapat indikasi biayanya. Sekarang JICA akan lakukan detil survei untuk dapat desain yang lebih detil lagi," tutur dia di Gedung Kemenhub, Jakarta Pusat, Senin (6/8/2018).
Baca Juga
Ia juga menambahkan, pembangunan kereta api (KA) cepat Jakarta-Surabaya akan bergantung pada hasil survei tersebut. Lantaran, kata Zulfikri hal ini berkaitan dengan kepentingan pembiayaan proyek.
"Start pembangunannya akan sangat ditentukan oleh hasil survei, karena terkait dengan pembiayaan. Kita akan coba terus yang murah dan cepat," ujar dia.
Ia menambahkan, survei akan dilakukan selama tujuh bulan usai proses lelang konsultan yang JICA di Jepang selesai pada awal November 2018.
"Ini kita lakukan paralel, kita dengan BPPT melakukan studi trase dulu, tapi secara teknis yang lebih detil nanti JICA," tambah dia.
Adapun untuk menekan biaya investasi, Zulfikri menuturkan, Kemenhub akan berupaya untuk memaksimalkan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dalam proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya.
"Intinya, Jepang dan RI sudah sepakat untuk membangun tambahan satu lajur di jalur eksisting dengan lebar sepur sempit atau narrow gauge," kata dia.
Â
Advertisement