Kajian Awal Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Selesai Agustus

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan kajian awal proyek kereta cepat rute Jakarta-Surabaya akan selesai pada bulan depan. Kajian ini dikerjakan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), PT KAI (Persero), dan Jepang.

"Kita ada dua pilihan, pakai elektrik atau diesel dengan masing-masing ada plus minusnya. Sekarang, BPPT, KAI, dan JICA sedang melakukan studi," tegas Luhut usai Raker RKA K/L dengan Banggar DPR di Gedung DPR, Jakarta, Senin (10/7/2017).

Luhut Binsar Pandjaitan menuturkan, Kemenko Bidang Kemaritiman, BPPT, KAI, dan JICA kembali bertemu baru-baru ini untuk membahas penggunaan rel lama atau membangun jalur rel baru. "Itu (kajian) baru bisa keluar bulan depan," ucap dia.

Di samping itu, Luhut menambahkan, nilai proyek LRT Jabodebek sudah dikoreksi. Nilainya turun dari rencana semula sebesar Rp 23 triliun. "Sekarang kita tidak main-main, seperti LRT, kami kaji dan hitung ulang lagi oleh tim di kantor. Hasilnya hemat hampir Rp 6 triliun," terang Mantan Menko Polhukam itu.

Ia mengaku, upaya ini dilakukan sesuai instruksi Presiden karena meminta proyek-proyek dikerjakan dengan transparan, studi dan kajian yang matang. "Ini semua untuk the best for the country. Saya tidak mau melacurkan profesionalisme saya, tidak akan," tegas Luhut.

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan memasukkan proyek pembangunan kereta dengan kecepatan 160 km/jam‎ rute Jakarta-Surabaya menjadi satu proyek strategis.

Menteri Perhubungan RI, Budi Karya Sumadi mengatakan dengan adanya kereta tersebut, masyarakat bisa dimanjakan berbagai pilihan pelayanan moda transportasi kereta api.

"Kita harapkan 2020 Jakarta-Surabaya sudah terbangun, karena itu menggunakan lintasan yang sudah ada kan ya, jadi kita tidak ada tambahan pembebasan tanah," papar Budi Karya di Gedung DPR RI, Rabu 5 Juli 2017.

‎Proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya, sampai sekarang masih dikaji oleh Badan Pengkaji dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan juga melibatkan Jepang, dalam hal ini JICA. Jepang menjadi negara yang ditawari pemerintah untuk menggarap proyek ini. Opsi yang coba dilakukan dengan Jepang soal proyek ini, Budi Karya menuturkan, melalui skema‎ business to business.

Saksikan Video Menarik di Bawah Ini: