Aturan Redistribusi Lahan Bakal Diteken Jokowi Pekan Depan

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution melakukan rapat koordinasi (rakor) mengenai reforma agraria di Kantornya, Jakarta. Adapun hadir pada rakor ini adalah Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sanjdojo.

"Rapatnya bahas tentang Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). Jadi perlu ada perpres untuk mempercepat itu yang dibahas tadi," ujar Sofyan usai melangsungkan rakor di Kementerian Perekonomian, Jakarta, Jumat (24/8/2018).

Ada beberapa kendala dalam penyelesaian Perpres, terutama pada tahapan proses penyusunan. Meski demikian, dirinya yakin Perpres tersebut dapat selesai pada minggu depan.

"Target penyelesaiannya minggu depan. Katanya sudah oke. Tadi kan tinggal sedikit lagi. Minggu depan rakor semua menteri sebagai rapat terakhir sekalian harmonisasi agar itu bisa dibawa ke presiden," sebutnya.

Sofyan melanjutkan, Perpres tersebut akan menjadi payung hukum untuk implementasi program reforma agraria terutama redistribusi lahan. Menurutnya, redistribusi yang sudah dilakukan pemerintah selama ini berupa legalisasi.

"Redistribusi yang kita lakukan selama ini baru ada tanah trnasmigrasi yang belum diberikan kita legalisasi kemudian kita berikan," imbuh Sofyan.

"Kemudian yang kedua yang diberikan selama ini adalah tanah terlatar yang kita ambil. Kemudian tanah HGU (hak guna usaha) yang tidak diperpanjang ya. Tidak diurus. Dengan perpres ini kita kaitkan dengan pelepasan kawasan hutan yang itu sudah ada perpresnya untuk kemudian diberikan kepada rakyat," tambah Sofyan.

Reporter:Dwi Aditya Putra 

Sumber: Merdeka.com

* Update Terkini Jadwal Asian Games 2018, Perolehan Medali hingga Informasi Terbaru dari Arena Asian Games 2018 dengan lihat di Sini

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko mengatakan Pemerintah bakal terus mengawal pelaksanaan program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) yang telah dicanangkan.

Hal ini merupakan bagian dari hasil rapat yang dilaksanakan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

"Progres masih sesuai target. Enggak dipercepat. Kami mengkontrol lebih ketat di bagian sertifikasi biar jangan sampai meleset. Lebih ke sana termasuk perhutanan sosial," ujar dia ketika ditemui, di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (31/5/2018).

Dengan demikian, kata dia, pelaksanaan program tersebut jangan sampai meleset dari target yang telah ditetapkan. 

Rapat juga membahas kemajuan sertifikasi lahan masyarakat. Mantan Panglima TNI ini mengatakan sejauh ini perkembangan sertifikasi lahan masyarakat cukup bagus, meskipun dia tidak menjabarkan lebih rinci perkembangan terakhir jumlah sertifikasi yang telah diterbitkan.

"Mengawal agar jangan sampai meleset. Untuk sertifikasi tanah yang punya masyarakat sudah cukup bagus," ujar dia.

Pemerintah pusat juga akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, sehingga pelaksanaan program ini dapat berjalan lancar. Selain itu, untuk mendapatkan masukan terkait pelaksanaan program di lapangan.

"Kita rencana akan mengundang para gubernur untuk membicarakan bagaimana operasionalisasi reforma agraria itu ke bawahnya sampai di mana," tutur dia.