Menkeu: Pilkada 2018, Pilih Pemimpin yang Mampu Atasi Urbanisasi

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati meminta kepada para pemerintah daerah untuk benar-benar memperhatikan masalah urbanisasi. Karena jika urbanisasi ini tidak dikelola dengan baik maka bisa menimbulkan risiko di masa mendatang.

Hal ini dikatakan Sri Mulyani dalam Seminar 'Managing Urbanisation for Sustainable Cities' yang diselenggarakan Kementerian Keuangan di Hotel Shangri La, Jakarta, pagi ini.

"Untuk 2018, akan ada pilkada, pilihlah pemimpin yang mampu mengatasi kotanya dari urbanisasi, punya program membangun kota yang jelas dan mampu mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial," kata Sri Mulyani, Selasa (19/12/2017).

Menurut Sri Mulyani, persoalan urbanisasi ini memang menjadi tolak ukur meningkatnya ekonomi di sebuah negara. Karena sebagian penduduk di daerah mulai tinggal di perkotaan, dengan kata lain, produktifitas masyarakat mengalami peningkatan.

Namun hal yang terkadang tidak difikirkan oleh pemerintah daerah, dengan banyaknya penduduk di kotanya yang memiliki pendapatan tinggi, akan menimbulkan kesenjangan sosial yang tinggi pula. Hal inilah yang mesti dihindari.

Dikatakannya, saat ini sudah banyak pemimpin daerah yang memiliki berbagai inovasi dalam menata kotanya dan menjadikan kota tersebut berbeda dari kota lainnya. Itu yang diharapkan pemerintah pusat.

"Terlebih saat ini kita sudah ada Dana Desa dan Dana Alokasi Khusus, ini bisa menjadikan basis mereka untuk mengembangkan daerah masing-masing. Tapi pilihlah pemimpin daerah yang bisa menjadi contoh," tegas dia.

Salah satu indikator pemimpin yang mampu mengatasi urbanisasi, dikatakan Sri Mulyani adalah pemimpin yang memiliki program peningkatan infrastruktur yang berbasis konektivitas. Selain itu berbagai proyek infrastruktur tersebut juga harus memiliki konsep padat karya. 

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengungkapkan, perekonomian nasional yang kian berkembang mendorong terjadinya urbanisasi.

"Kalau ekonominya makin berkembang, urbanisasi juga pasti berkembang. Sebetulnya tidak berkembang pun, orang bakal urbanisasi juga," ujar Darmin di sela-sela acara Halalbihalal di rumah dinasnya, Jakarta, Kamis (26/6/2017).

Pemerintah, sambungnya, mengeluarkan paket kebijakan pemerataan ekonomi. Salah satunya reforma agraria di pedesaan, sementara di perkotaan, pemerintah mendorong program perumahan dengan harga terjangkau.

"Dua area ini memang harus dibenahi karena kita sudah terlambat sekali melakukan reforma agararia. Terlambatnya bukan lima atau 10 tahun, tapi sudah puluhan tahun. Tapi tidak jadi alasan kita melakukan reforma agraria," jelas Darmin.

Pemerintah, sambungnya, mengeluarkan paket kebijakan pemerataan ekonomi. Salah satunya reforma agraria di pedesaan, sementara di perkotaan, pemerintah mendorong program perumahan dengan harga terjangkau.

"Dua area ini memang harus dibenahi karena kita sudah terlambat sekali melakukan reforma agararia. Terlambatnya bukan lima atau 10 tahun, tapi sudah puluhan tahun. Tapi tidak jadi alasan kita melakukan reforma agraria," jelas Darmin.