Bongkar Pasang Direksi Pertamina Bakal Berpengaruh terhadap Kinerja Perusahaan

Kementerian Badan Usaha Milik Negara ‎(BUMN) telah bongkar pasang direksi PT Pertamina (Persero) di pemerintahan Jokowi-JK.

oleh Pebrianto Eko Wicaksono diperbarui 14 Sep 2018, 11:00 WIB
Diterbitkan 14 Sep 2018, 11:00 WIB
(Foto: Dok Pertamina)
SPBU Pertamina beroperasi penuh di Lombok (Foto: Dok Pertamina)

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Badan Usaha Milik Negara ‎(BUMN) telah bongkar pasang direksi PT Pertamina (Persero), untuk kesekian kalinya pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).

Direktur Eksekutif RefoMiner Institute, Komaidi Notonegoro menilai,‎ bongkar pasang direksi mengganggu kinerja perusahaan, dalam menjalankan program yang telah ditetapkan.

‎"Sedikit banyak akan mengganggu kinerja perusahaaan," kata Komaidi saat berbincang dengan Liputan6.com, di Jakarta, Jumat (14/9/2018).

Komaidi mengungkapkan, hal tersebut terjadi karena direksi baru akan menyesuaikan terhadap perusahaaan terlebih dahulu, sehingga akan memakan waktu untuk menjalankan program yang telah ada.

"Seperti perusahaan lain, perombakan tentu akan berdampak terhadap penyesuaian figur baru," tutur dia.

Sementara itu, Direktur Ekseutif I‎ndonesia Resources Studies (IRRES) Marwan Batubara menambahkan, bongkar pasang direksi Pertamina akan berdampak pada keberlanjutan visi yang telah dibuat direksi sebelumnya yang tidak diteruskan dan diubah oleh direksi baru.

"Keberlanjutan visi direksi sebelumnya dan yang baru," ucap Marwan.

Marwan menuturkan, Pertamina merupakan perusahaan yang menyangkut hajat hidup orang banyak yaitu menjaga ketahanan energi.

Jika visi yang telah dibuat direksi sebelumnya ‎tidak diteruskan maka perusahaan yang akan jadi korban karena bongkar pasang direksi akan mengganggu keberlangsungan perusahaan, dia mengkhawatirkan akan berujung pada ketahanan energi yang sudah dirancang akan terganggu.

"Kalau tidak sama, perusahaan jadi korban. Intinya ini perusahaan menyangkut hajat hidup orang banyak kepentingan harus dijaga, ketahan energi harus dijaga bagaimana mau bertahan kalau direksinya diganti, itu ketahanan energi terancam," ujar dia.

 

Ini Alasan Kementerian BUMN Rombak Direksi Pertamina

(Foto: Dok Pertamina)
SPBU Pertamina beroperasi penuh di Lombok (Foto: Dok Pertamina)

Sebelumnya, Menteri BUMN Rini Soemarno kembali merombak direksi PT Pertamina(Persero). Keputusan itu tertuang dalam Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-242/MBU/09/2018, tertanggal 13 September 2018, tentang Pemberhentian, Pengalihan Penugasan dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan PT Pertamina.

SK itu menetapkan Pahala Nugraha Mansury sebagai Direktur Keuangan dan Ignatius Tallulembang sebagai Direktur Megaproyek Pengolahan dan Petrokimia PT Pertamina (Persero). RUPSLB ini juga memberhentikan dengan hormat Gigih Prakoso dan Arief Budiman.

Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN, Fajar Harry Sampurno menjelaskan, perputaran Direksi di Pertamina ini merupakan penyegaran dalam rangka penguatan BUMN.

"Kami melihat ini sesuai kebutuhan serta kemampuan dari individu sendiri. Sehingga, alasan pergantian antarjajaran direktur di perusahaan BUMN lebih pada kebutuhan dalam menghadapi tantangan terhadap BUMN ke depannya," kata Fajar, Kamis 13 September 2018.

Arief Budiman menjabat sebagai Direktur Keuangan sejak 2015 – 2018. Selama menjabat sebagai Direktur Keuangan, Arief Budiman mencatat prestasi penting yang mengantarkan Pertamina mencapai kinerja keuangan terbaik pada 2015, meski industri migas dunia kala itu sedang turun.

Dia juga dinilai mampu membangun komunikasi efektif dengan investor dan pemegang obligasi Pertamina, serta telah memperkuat fondasi keuangan Pertamina yang solid sehingga mampu mencapai target-target yang ditetapkan.

SK pemberhentian Gigih Prakoso dan Arief Budiman telah diterima, dan perusahaan mengucapkan terima kasih atas kontribusinya dalam menjaga kinerja keuangan dan operasional Pertamina.

Jabatan Direktur Keuangan Pertamina akan dilanjutkan oleh Pahala Nugraha Mansury. Alumnus Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI) ini sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk untuk periode April 2017 - 2018.

Sebelumnya, peraih gelar MBA Finance dari Stern School of Business, New York University, Amerika Serikat, ini pernah bekerja sebagai senior consultant di Booz Allen Hamilton, dan Project Leader pada The Boston Consulting Group hingga 2003. Ia pernah meraih kualifikasi sebagai CFA Charterholder dari CFA Institute.

RUPS juga menetapkan Ignatius Tallulembang menjadi Direktur Megaproyek Pengolahan dan Petrokimia. Ignatius sudah memiliki pengalaman lebih dari 24 tahun di Pertamina.

Beberapa karier yang pernah diembannya antara lain Vice President Refining Project Pertamina dan Komisaris PT Pertamina Lubricants.

RUPSLB juga mengalihkan penugasan Heru Setiawan yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Megaproyek Petrokimia dan Pengolahan menjadi Direktur Perencanaan Investasi dan Manajemen Risiko, menggantikan Gigih Prakoso yang saat ini telah menjabat sebagai Direktur Utama PT Perusahaan Gas Negara Tbk.

 

Saksikan video pilihan di bawah ini:

 

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya