Curhat Sri Mulyani soal Kritik Utang

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengaku terbiasa menerima kritikan pedas soal utang pemerintah. Apalagi kritikan itu muncul ketika dirinya menjabat sebagai bendahara negara.

Tak jarang, dirinya pun kerap membalas kritikan itu melalui media sosial pribadinya.  "Saya tahu sebagian (kritik) itu karena saya adalah menteri keuangan, tapi menteri keuangan sebelum saya juga tidak pernah dipermasalahkan. Jadi itu sebenarnya karena menteri keuangannya adalah Sri Mulyani, kok jadi curhat ya," kata Sri Mulyani dalam Acara Penganugerahan Frans Seda di Universitas Atma Jaya, Jakarta, Jumat (26/10/2018).

Bahkan, mantan Direktur Pelaksana Dunia ini mengaku pernah dinasihati orang-orang terdekatnya untuk tidak terlalu reaktif menanggapi kritikan tersebut. Namun, dirinya tak ingin diremehkan.

"Kadang-kadang saya dikasih tahu, sudah ibu jangan terlalu reaktif itu masalah politik, tapi saya tidak mau terlalu under estimate," ujar dia.

Sri Mulyani mengatakan, saat ini sensitivitas masyarakat terhadap utang sudah semakin tinggi karena adanya media sosial. Dia pun curhat ketika mengajar anak Sekolah Dasar (SD) di Jakarta beberapa waktu lalu. Bahkan anak SD saja sempat bertanya soal utang.  "Penetrasi soal utang itu sudah luar biasa," ujar dia.

Dirinya pun menerangkan dalam undang-undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) serta utang merupakan suatu instrumen bukan tujuan. APBN bisa surplus dan defisit tergantung pada kondisi ekonominya.

Sebab APBN bukanlah objek atau tujuan tetapi alat mencapai tujuan. "Kalau yang ingin dicapai masyarakat adil makmur, kesejahteraan ekonomi, kemudian bagaimana mendesain APBN mengikuti itu, (tujuannya) bukan hanya APBN itu tidak boleh utang. Justru itu bisa menjadi salah," kata dia.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan kondisi utang Indonesia selama 4 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo- Wakil Presiden Jusuf Kalla. Pemerintah dikatakan telah mengelola utang dengan baik untuk menghasilkan hal yang produktif.

Selama empat tahun, utang Indonesia tumbuh sekitar Rp 1.329 triliun. Angka ini memang tumbuh jika dibandingkan dengan periode 2012 hingga 2014 sebesar Rp 799,8 triliun. Meski demikian, pertumbuhan utang disertai dengan balanja produktif diberbagai sektor.

"Ada juga yang mempertanyakan apakah utang kita untuk hal yang produktif. Ada beberapa pengamat menyampaikan. Periode 2012 sampai 2014, kenaikan utang antara Rp 799,8 triliun dan periode 2015 sampai 2017 adalah Rp 1.329 triliun. Nominalnya besar, dan orang membuat cerita itu. Sengaja ceritanya diputus di situ saja. Dipakai untuk apakah ini? Lihat sisi belanjanya," ujar dia di Kantor Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa 23 Oktober 2018.

Sri Mulyani menjelaskan, pada periode 2012 hingga 2014 belanja infrastruktur hanya Rp 456 triliun selama 3 tahun. Saat ini, belanja infrastruktur mencapai Rp 904,6 triliun atau tumbuh dua kali lipat.

Sementara untuk dana pendidikan, bila dulu hanya Rp 983 triliun untuk 3 tahun, sekarang Rp 1.167 triliun atau naik 118 persen.

"Belanja pendidikan kan bukan belanja yang tidak produktif, jadi jangan dilihat cuma infrastruktur. Belanja kesehatan juga naik, dari Rp 146 triliun menjadi Rp 249,8 triliun atau naik 170 persen. Itu juga belanja produktif, walaupun bentuknya bukan jembatan atau jalan. Belanja untuk melindungi masyarakat miskin, jelas produktif," jelasnya.

Selanjutnya, perlindungan sosial pada 2012 hingga 2014 hanya Rp 35 triliun. Saat ini belanja sampai Rp 299,6 triliun, artinya tumbuh 8 kali lipat.

"Makanya kalau dilihat kemiskinan turun, gini ratio makin mengecil artinya makin merata. Wong hasilnya jelas, kok. Penurunan kemiskinan tidak datang begitu saja, tapi melalui program," kata Sri Mulyani.

Selain melakukan pembiayaan terhadap sektor tersebut, pemerintah juga mengalokasikan belanja terhadap transfer ke daerah. Pemerintahan sebelumnya, transfer ke daerah (TKD) hanya Rp 88 triliun, sekarang menjadi Rp 315,9 triliun.

"Ada juga beberapa pengamat yang lupa kami , sering itu tidak dihitung sebagai belanja produktif. Dalam TKD, ada mandatori 25 persen untuk infra, 20 persen untuk pendidikan, 10 persen untuk kesehatan. Kalau TKD dulu hanya Rp 88 triliun, sekarang jadi Rp 315,9 triliun. Kalau mau membandingkan apel dengan apel, tidak hanya tambahan utang. Tapi, bandingkan untuk apanya. Jadi, menggambarkan seluruh cerita secara menyeluruh," kata Sri Mulyani.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut menambahkan, dari jumlah belanja tersebut pemerintah tidak mengandalkan utang untuk menopang belanja. Dia menugaskan, utang hanya suplemen sementara bagian utama penopang belanja adalah penerimaan pajak.

"Kalau belanja segitu banyak, apakah APBN tetap baik? Ya buktinya defisit makin kecil, berarti kami membelanjakan lebih banyak dari penerimaan perpajakan. Utang hanya suplemen, bukan yang utama. Penerimaan perpajakan kita jadi backbone perekonomian kita," tandasnya.

Saksikan video pilihan di bawah ini: