Akhir Kuartal III 2018, Utang luar Negeri RI USD 359,8 Miliar

Liputan6.com, Jakarta - Bank Indonesia (BI) melaporkan utang luar negeri (ULN) Indonesia tumbuh melambat pada akhir kuartal III 2018.

Posisi ULN Indonesia pada akhir kuartal III 2018 tercatat USD 359,8 miliar terdiri dari utang pemerintah dan bank sentral sebesar USD 179,2 miliar. Selain itu, utang swasta termasuk BUMN sebesar USD 180,6 miliar.

ULN Indonesia pada akhir kuartal III 2018 tersebut tumbuh 4,2 persen secara year on year (YoY), melambat dibandingkan pertumbuhan kuartal sebelumnya yang mencapai 5,7 persen (YoY).

Perlambatan pertumbuhan ULN tersebut bersumber dari melambatnya pertumbuhan ULN pemerintah, di tengah meningkatnya pertumbuhan ULN swasta. Demikian mengutip dari laman BI, Jumat (16/11/2018).

BI juga melaporkan ULN pemerintah tumbuh melambat pada kuartal III 2018. Posisi ULN pemerintah pada akhir kuartal III 2018 tercatat USD 176,1 miliar atau tumbuh 2,2 persen (YoY), melambat dibandingkan dengan kuartal sebelumnya yang mencapai 6,1 persen (YoY).

Selain tumbuh melambat, posisi ULN pemerintah tersebut juga tercatat lebih rendah dibandingkan dengan posisi pada akhir kuartal II 2018 karena turunnya posisi surat berharga negara (SBN) yang dimiliki oleh investor asing. Hal ini turut dipengaruhi oleh kondisi pasar SBN dalam negeri yang terimbas tingginya ketidakpastian global.

ULN swasta meningkat pada kuartal III 2018. Posisi ULN swasta pada akhir kuartal III 2018 tumbuh 6,7 persen (YoY) meningkat dibandingkan kuartal sebelumnya yang tumbuh 5,8 persen (YoY). ULN swasta itu terutama dimiliki oleh sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor industri pengolahan, sektor pengadaan listrik, gas, air panas, serta sektor tambang dan penggalian.

Pangsa ULN di keempat sektor itu terhadap total ULN swasta mencapai 72,7 persen sedikit meningkat dibandingkan dengan pangsa pada kuartal sebelumnya.

Perkembangan ULN Indonesia juga tetap terkendali dengan struktur yang sehat. Hal ini tercermin antara lain rasio utang luar negeri Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) pada akhir kuartal III 2018 tercatat stabil di kisaran 34 persen.

Rasio itu masih lebih baik dibandingkan dengan rata-rata negara peers. Di samping itu, struktur ULN Indonesia tetap didominasi ULN berjangka panjang yang memiliki pangsa 86,8 persen dari total utang luar negeri (ULN)

BI dan pemerintah terus berkoordinasi untuk memantau perkembangan ULN dan mengoptimalkan perannya dalam mendukung pembiayaan pembangunan tanpa menimbulkan risiko risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan mencatat posisi utang pemerintah pada Oktober 2018 sebesar Rp 4.478,57 triliun. Angka ini naik apabila dibandingkan dengan posisi utang pemerintah pada Oktober 2017 sebesar Rp 3.893,6 triliun.

Menurut data Kementerian Keuangan, utang ini berasal dari pinjaman sebesar Rp 833,92 triliun dan surat berharga negara sebesar Rp 3.644,65 triliun. Pada pinjaman secara rinci, pinjaman luar negeri sebesar Rp 334,63 dan pinjaman dalam negeri sebeaar Rp 6,35 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah akan terus menjaga APBN 2018 agar tetap kredibel, aman dan terpercaya. Hal tersebut tercermin dari semakin berkurangnya ketergantungan akan pinjaman terutama pinjaman valuta asing dan semakin kecilnya defisit anggaran pemerintah.

"Hingga saat ini rasio utang pemerintah terhadap PDB masih dalam batas aman sekitar 30,68 persen. Asumsi PDB hingga Oktober adalah Rp 14.596,64 triliun," ujarnya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Kamis 15 November 2018.

Sementara itu, realisasi pembiayaan utang hingga akhir Oktober 2018 sebesar Rp 333,72 triliun dari Rp 399,22 triliun yang ditetapkan pada APBN 2018. Realisasi pembiayaan utang tersebut telah mencapai 83,59 persen dari target pembiayaan utang dalam APBN 2018.

"Pertumbuhan realisasl pembiayaan utang sampai dengan Oktober 2018 sebesar negatif 19,53 persen year on year dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2017," tutur dia.

Realisasi Surat Berharga Negara (SBN) mencapai Rp 343,23 triliun atau sebesar 82,80 persen dari jumlah yang ditetapkan pada APBN, sehingga pertumbuhan tahunan SBN lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun 2017 tumbuh sebesar negatif 16,64 persen.

" Sedangkan pinjaman (neto) ditetapkan sebesar negatif Rp 15,30 triliun dalam APBN 2018, di mana sampai akhir Oktober 2018 terealisasi sebesar negatif Rp 9,51 triliun atau mencapai 62,15 persen." tutur dia. 

Saksikan video pilihan di bawah ini: