Pemerintah Harus Tangkal Kampanye Negatif Komoditas Sawit

Kemampuan sawit untuk menutup defisit neraca perdagangan sangatlah penting bagi pemerintah.

oleh Septian Deny diperbarui 19 Nov 2018, 11:04 WIB
Diterbitkan 19 Nov 2018, 11:04 WIB
20160304-Kelapa Sawit-istock
Ilustrasi Kelapa Sawit (iStockphoto)

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah diminta turun tangan untuk mengamankan kepentingan ekonomi nasional di pasar global, seperti untuk komoditas sawit. Hal ini terkait dengan tindakan organisasi pemerhati lingkungan, Greenpeace, yang menghadang kapal tanker sawit di Teluk Cardiz, Spanyol.

Ketua Bidang Perdagangan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Benny Soetrisno mengatakan, aksi penghadangan ini akan memberikan dampak negatif terhadap ekspor sawit Indonesia.

"Negara harus berpihak kepada minyak sawit yang berada dalam ancaman. Karena selama ini, negara merasakan keuntungan dari penerimaan devisa negara," ujar dia dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (19/11/2018).

Komoditas sawit berkontribusi besar bagi devisa negara sebesar sumber devisa utama dengan capaian sebesar USD 22,97 miliar atau Rp 318 triliun pada 2017. Dampak positifnya adalah neraca dagang nonmigas surplus sebesar USD 11,83 miliar.

Benny menyebutkan kemampuan sawit untuk menutup defisit neraca perdagangan sangatlah penting bagi pemerintah. Oleh sebab itu, perlu keberpihakan pemerintahan untuk memberikan tindakan tegas kepada organisasi semacam itu.

"Aksi Greenpeace terlalu lama dibiarkan. Akibatnya seperti sekarang, ekspor sawit dihambat masuk Eropa. Untuk itu, Indonesia bisa mengikuti kebijakan India yang membekukan Greenpeace," kata dia.

 

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:


Jatuhkan Citra Sawit

20160308-Ilustrasi-Kelapa-Sawit-iStockphoto
Ilustrasi Kelapa Sawit (iStockphoto)

Sementara itu, Wakil Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) Rino Afrino, mengatakan munculnya kampanye negatif telah menjatuhkan citra minyak sawit Indonesia. Terlebih selama ini tuduhan yang diungkap melalui kampanye terseut belum dapat terbukti, seperti soal minyak sawit yang dihasilkan dari pembabatan lahan hutan.

"Apakah bisa dibuktikan minyak sawit merusak lingkungan. Padahal, supplier mereka (produsen minyak sawit nasional) telah mengikuti prisnsip minyak sawit berkelanjutan seperti ISPO dan RSPO," jelas dia.

Menurut Rino, petani dari APKASINDO berencana menempuh upaya hukum atas kampanye negatif semacam ini. Dia menyebutkan pihaknya sedang berkonsultasi dengan tim hukum untuk menindaklanjuti upaya hukum tersebut.

"Kampanye Greenpeace sudah dalam tahap yang meresahkan petani. Apalagi harga sedang jatuh seperti sekarang ini," tandas dia.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya