Ibu Kota Baru Cocok Pindah ke Kalimantan, Ini Pertimbangannya

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda mengatakan bahwa kota di Kalimantan menjadi lokasi yang cocok jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) benar-benar menginisiasi rencana pemindahan ibu kota.

Ali menjelaskan ada beberapa alasan yang membuat kota di Kalimantan cocok sebagai lokasi ibu kota baru. 

Indonesia akan memiliki kota pemerintahan dan kota bisnis yang terpisah seperti Amerika Serikat (AS) dan China apabila ibu kota negara jadi berpindah. Namun, ia menyoroti biaya yang harus dikeluarkan jika pemerintah hendak berpindah rumah.

"Jakarta pasti tetap sebagai kota bisnis. Yang harus dipikirkan masalah biaya yang sangat tinggi dan pembentukannya harus terencana dengan baik. Jangan seperti Jonggol yang berhenti di tengah jalan," ungkapnya kepada Liputan6.com, Selasa (30/4/2019).

Secara perhitungan, ia melanjutkan, Kalimantan menjadi tempat yang cukup realistis untuk ditempati pemerintah di luar Jakarta. Berbagai indikator seperti faktor geografis jadi pertimbangan.

"Kalimantan dari geografis cukup bagus karena ada di tengah-tengah (Indonesia) sekaligus untuk pemerataan di kawasan timur. Kondisinya juga tidak rawan gempa karena tidak dilalui patahan," jelas dia.

Ali pun berpendapat, jika Pemerintah RI benar ingin menggeser ibu kota ke luar Jawa, pembangunan kota mandiri baru atau pengembangan kota kecil bisa jadi pilihan terbaik.

"Kota Mandiri baru, itu lebih bisa terencana dengan baik. Atau minimal kota kecil yang masih memiliki potensi besar untuk dimekarkan," tutur dia.

Namun demikian, ia meragukan realisasi pemindahan ibukota di luar Jawa yang pastinya akan memakan biaya sangat tinggi. Dia beranggapan, pengembangan kota bisnis baru lebih memungkinkan untuk coba diterapkan.

"Kalau pertimbangannya jarak harusnya dulu Jonggol bisa jadi alternatif. Tapi kalau terkait hal lain seperti kondisi gempa dan luas wilayah dan pemerataan pembangunan, harus di luar Jawa," sebutnya.

"Bangun ibu kota mungkin juga bisa lebih dari 5 tahun. Kalau kita bisnis dalam perjalannya semakin baik, maka mungkin saja nanti bisa bertransformasi sebagai ibukota," dia menandaskan.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyetujui rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke luar Pulau Jawa. Namun sejauh ini belum ada bocoran dimana lokasi ibu kota baru tersebut.

Jokowi menyatakan jika Jusuf Kalla mengusulkan kabupaten Mamuju menjadi ibu kota baru. Hal tersebut diungkapkan saat rapat terbatas di Kantor Presiden, Senin (29/4/2019).

"Pak Wapres silakan, tadi bisik-bisik mengusulkan Mamuju," ujarnya setelah berbicara di Kantor Presiden, Senin (29/4/2019). 

Presiden Jokowi sudah menyetujui keputusan memindahkan ibu kota ke daerah di luar pulau Jawa. Alasannya beragam, mulai dari kepadatan penduduk, kemacetan, banjir hingga pemerataan ekonomi.

"Ini kita bicara bukan hanya tentang Jakarta, tapi pulau Jawa. Dari data yang saya terima, penduduk Jawa sudah 57 persen total penduduk kita (Indonesia). Sumatera 21 persen, Kalimantan 5 persen, Sulawesi 7 persen, Papua dan Maluku 3 persen. Pertanyaannya, apakah Jawa yang sudah 57 persen mau ditambah sedangkan ada yang masih 6 dan 7 persen?" tuturnya.

Selain itu, Jokowi membahas mengenai kemacetan yang sudah menjalar bukan hanya di Jakarta namun di Pantura. Kemudian, banjir menjadi ancaman yang dapat mengganggu aktivitas.

Sementara Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan pemindahan ibu kota perlu dipikirkan secara matang. "Pertama, ini jangka panjang. Jika pemerintahan pindah maka semua pindah. Kedua, memang lokasi," ungkapnya.