Jawaban Menko Luhut ke KPK: Investasi dari China Tak Pernah Bermasalah

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menanggapi pernyataan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) terkait imbauan untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) agar berhati-hati menerima investasi dari China. Menurut Luhut, selama ini investasi dari China tidak pernah bermasalah.

"(Investasi dari China) Baik, tidak ada masalah," ujarnya saat ditemui di Kantornya, Jakarta, Jumat (10/5/2019).

Sebenarnya jika ingin memberantas korupsi maka tidak hanya investasi dari China yang harus diwaspadai. Tetapi juga semua investasi harus diwaspadai agar tidak terjadi penyelewengan dana milik negara.

"Ya hati-hati jangan dari China. Semua pun kita harus hati-hati," tegas Luhut.

Dia pun menambahkan, Indonesia sebaiknya belajar dari negara tirai bambu tersebut dalam hal pemberantasan korupsi. Di mana di negara itu, oknum yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi ditembak mati.

"Gini, kalau mau belajar bagaimana memberantas korupsi, lihat lah China itu. Tembak mati di sana itu," tandasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhammad Syarief mewanti-wanti Badan Usaha Milik Negara (BUMN) agar tak sembarangan menerima investasi dari China.

Menurut Syarif, investor asal China tak sungkan untuk memberi suap agar mendapatkan sebuah proyek. Hal tersebut disampaikan Syarif dalam acara Seminar bertajuk 'Bersama Menciptakan BUMN Bersih Melalui Satuan Pengawasan Intern (SPI) yang Tangguh dan Terpercaya' di Gedung Penunjang KPK, Kuningan, JakartaSelatan, pada Kamis 9 Mei 2019.

Syarif mengatakan hal tersebut bukan tanpa data. Menurut Syarif, berdasarkan data di tahun 2018 soal negara-negara yang mudah memberi suap, Tiongkok menempati posisi pertama. Sedangkan, Indonesia ada di posisi keenam.

"Itu dari data, paling banyak yang melakukan suap adalah Cina. Makanya pas mereka melakukan investasi harus hati- hati," ujar Laode di hadapan Menteri BUMN Rini Soemarno dan jajaran petinggi BUMN lainnya.

Syarif mengatakan, kondisi tersebut sangat jauh berbeda dengan apa yang diterapkan di negara-negara Eropa. Menurut Syarif, di Eropa ketika melakukan penyuapan kepada pejabat negara asing akan dijerat melalui hukum.

"Karena kalau negara Eropa atau USA, kalau menyuap pejabat negara asing itu mereka bisa dihukum di negaranya, kalau kita dan Cina belum. Jadi kalau Eropa, kalau menyuap public official mereka bisa kena (terjerat hukum) makanya mereka (investor Eropa dan USA) hati-hati," kata dia.

Oleh karena itu, Syarif berharap agar BUMN bisa memilah dalam menerima investasi dari negara asing. Syarif membeberkan dua cara agar penyuapan tidak terjadi.

"Kita yang mengatur regulasinya, syaratnya harus sesuai regulasi yang ada di Indonesia. Kedua manajemen anti suap itu harus kita jalankan," kata Syarif.

Reporter: Anggun P. Situmorang

Sumber: Merdeka.com