Gibran Minta Hapus Penerimaan Siswa Sistem Zonasi, Solusi Atau Masalah Baru?

Di Depan Anggota DPR, Sri Mulyani Pamer Capaian Ekonomi Indonesia di 2018

Menurut Sri Mulyani, peningkatan pertumbuhan ekonomi 2018 turut ditopang oleh kondisi ekonomi makro yang juga berjalan kondusif.

oleh Liputan6.com diperbarui 04 Jul 2019, 14:00 WIB

Diterbitkan 04 Jul 2019, 14:00 WIB

Sri Mulyani Mencatat, Defisit APBN pada Januari 2019 Capai Rp 45,8 TSri Mulyani Mencatat, Defisit APBN pada Januari 2019 Capai Rp 45,8 T

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat konferensi pers APBN KiTa Edisi Feb 2019 di Jakarta, Rabu (20/2). Kemenkeu mencatat defisit APBN pada Januari 2019 mencapai Rp45,8 triliun atau 0,28 persen dari PDB. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2018 dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Jakarta, Kamis (4/7/2019). Di hadapan anggota DPR, Sri Mulyani melaporkan beberapa pokok-pokok pencapaian pertumbuhan ekonomi 2018.

Menurutnya, pelaksanaan APBN 2018 menunjukan capain yang cukup baik, di mana perekonomian Indonesia mencapai 5,17 persen lebih tinggi dibandingkan capaian 2017 sebesar 5,07 persen. "Pertumbuhan ekonomi pada 2018 merupakan pertumbuhan tertinggi selama 4 tahun terakhir," kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani mengatakan, peningkatan pertumbuhan ekonomi 2018 tersebut turut ditopang oleh kondisi ekonomi makro yang juga berjalan kondusif. Indikasi tersebut tercemin dengan tingkat inflasi 2018 yang terjaga di angka 3,13 persen atau di bawah target inflasi ditetapkan pemerintah yakni 3,50 persen.

"Rendahnya tingkat inflasi tersebut turut dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah dalam menjaga harga energi domestik, terutama harga bahan bakar dan listrik yang berxampak pada terjaganya daya beli masyarakat," ungkap Sri Mulyani.

Di sisi lain, eskalasi ketegangan perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China sepanjang 2018 lalu merupakan isu yang mengemuka dan berdampak pada perekomomian Indonesia. Namun demikian, respons kebijakan dan koordinasi yang solid antara pemerintah, Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mampu meminimalisir dampak risiko global tersebut.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Rupiah

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kanan) bersama Gubernur BI Perry Warjiyo mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/6/2019). Raker tersebut membahas mengenai asumsi dasar makro dalam RAPBN 2020. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Hasil sinergi tersebut telah mampu meredakan tekanan terhadap nilai tukar rupiah yang sempat terdepresiasi hingga posisi 15.200 per dolar AS. Hingga akhirnya stabilitas nilai tukar rupiah dapat dijaga pada kisaran 14.247 per dolar AS, atau terdepresiasi sekitar 6,9 persen jika dibandingkan dengan posisi rata-rata pada tahun 2017 sebesar 13.384 per dolar AS.

"Tingkat depresiasi tersebut masih lebih rendah jika dibandingkan dengan mata uang lainnya di negara-negara berkembang seperti Turki, Argentina, dan Brazil," jelasnya.

Dengan kinerja pertumbuhan ekonomi 2018, angka produk domestik bruto pada 2018 tercatat mencapai Rp 14.847 triliun, meningkat dibandingkan 2017 sebesar Rp 13.587 triliun.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Lanjutkan Membaca ↓