PKS: Pemindahan Ibu Kota Bukan Program Prioritas

Liputan6.com, Jakarta - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyoroti kebijakan pemindahan ibu kota yang dicanangkan oleh pemerintah. Pemindahan ibu dinilai belum merupakan program prioritas saat ini.

"FPKS memandang kebijakan pemindahan ibukota bukan menjadi prioritas untuk menjawab permasalahan-permasalahan strategis nasional," kata Politisi PKS, Andi Akmal Pasluddin, dalam Rapat Paripurna, di DPR RI, Jakarta, Kamis (22/8/2019).

Pemindahan ibu kota, lanjut dia perlu mempertimbangkan kebutuhan anggaran yang besar. Juga proses pembangunan yang tentu memakan banyak waktu.

"Dan kepentingan strategis sebagai bangsa. Kebijakan ini membutuhkan konsesus nasional mengingat kebijakan ini bukan hanya untuk kepentingan pemerintah saat ini karena akan melibatkan pemerintah selanjutnya," ungkapnya.

"Jika terjadi perubahan orientasi pada dari pemerintahan 5 tahunan maka investasi yang besar tersebut terancam mangkrak dan gagal," imbuhnya.

Selain itu, menilik konteks kepentingan pembangunan bangsa dengan perkembangan era teknologi baru, maka pemindahan ibu kota yang bersifat fisik menjadi tidak relevan.

"Kebutuhan dana yang begitu besar lebih baik digunakan untuk Investasi pembangunan teknologi dan Infrakstruktur sains untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat serta menjawab permasalahan permasalahan fundamental bangsa," tegasnya.

Reporter: Wilfridus Setu Embu

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memaparkan belanja negara pada tahun 2020 akan difokuskanuntuk pengurangan ketimpangan antar wilayah.

Oleh karena itu, dijelaskan Jokowi, kita akan melanjutkan pengembangan berbagai kawasan ekonomi di luar Jawa, melanjutkan industrialisasi dalam bentuk hilirisasi hasil tambang maupun perkebunan, dan mengembangkan beberapa wilayah metropolitan di luar Jawa, supaya bisa menjadi sumber ekonomi baru.

"Selama ini, denyut kegiatan ekonomi secara umum masih terpusat di Jakarta dan Pulau Jawa. Sehingga Pulau Jawa menjadi sangat padat dan menciptakan ketimpangan dengan pulau-pulau di luar Jawa," kata Jokowi dalam Nota Keuangan di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (16/8/2019).

Jokowi melanjutkan, apabila membiarkan hal ini berlanjut tanpa ada upaya yang serius, maka ketimpangan akan semakin parah.

Untuk itu, kata Jokowi, rencana pemindahan ibu kota ke Pulau Kalimantan diletakkan dalam konteks ini, sehingga akan mendorong pertumbuhan ekonomi baru, sekaligus memacu pemerataan dan keadilan ekonomi di luar Jawa.

"Ibu kota baru dirancang bukan hanya sebagai simbol identitas, tetapi representasi kemajuan bangsa, dengan mengusung konsep modern, smart, and greencity, memakai energi baru dan terbarukan, tidakbergantung kepada energi fosil," tegas dia.

Dukungan pendanaan bagi pemindahan ibu kota, kata Jokowi, akan sekecil mungkin menggunakan APBN. "Kita dorong partisipasi swasta, BUMN, maupun skema Kerja sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU)," pugkas Jokowi.